Jakarta, 16/4 — Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah menyambut positif pembekalan dalam rangka Musyawarah Nasional (Munas) X LDII yang menghadirkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Kamis (9/4). Dalam kegiatan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan haji hingga pentingnya budaya kebersihan sebagai bagian dari karakter bangsa.
Dahnil menyampaikan bahwa tantangan penyelenggaraan haji semakin kompleks seiring dinamika global, termasuk kenaikan biaya avtur dan situasi geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah berkomitmen agar kenaikan biaya tidak membebani jamaah.
Dalam pemaparannya, Dahnil juga membuka kondisi keuangan haji Indonesia yang disebut mencapai Rp 180 triliun. Namun, ia menyoroti persoalan antrean haji yang masih panjang dan dapat mencapai puluhan tahun. Ia melemparkan wacana diskusi mengenai strategi untuk menekan masa tunggu, antara lain melalui lobi penambahan kuota di Arab Saudi dan efisiensi pengelolaan dana.
“Presiden Prabowo berkomitmen agar kenaikan biaya global tidak membebani jamaah. Kami sedang mengkaji wacana-wacana solutif agar antrean haji tidak lagi menyentuh angka 40-an tahun, namun tetap menjaga kesehatan keuangan haji agar tidak ambruk di masa depan,” ujar Dahnil.
Selain isu haji, Dahnil menekankan pentingnya budaya bersih dan tertib sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah, Agung Riyanto, menyampaikan apresiasi atas materi pembekalan yang dinilai relevan, khususnya terkait tantangan pengelolaan haji ke depan. Ia menilai pemaparan tersebut dapat menjadi bahan bagi pesantren untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kami di Ponpes Wali Barokah sangat mengapresiasi transparansi yang disampaikan Bapak Wamen Haji. Masalah antrean haji adalah keresahan kolektif umat. Kami memandang bahwa pesantren memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada warga dan jamaah mengenai kondisi riil di lapangan,” kata Agung.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga keberlanjutan dana haji agar generasi mendatang tetap memiliki kepastian keberangkatan dengan tata kelola yang dinilai lebih adil dan profesional.
Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh, menilai wacana yang disampaikan masih memerlukan pendalaman agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada umat. Ia menyatakan pesantren siap mendukung dan memberi masukan konstruktif.
Daud turut menyoroti kedisiplinan dan budaya bersih yang menjadi kebiasaan di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan LDII sebagai modal sosial untuk mendorong penyelenggaraan haji yang tertib. “Pak Wamen tadi menyebutkan pentingnya tradisi bersih dan disiplin mengantre sebagai agenda nasional. Di Ponpes Wali Barokah, nilai-nilai kedisiplinan dan kebersihan sudah menjadi karakter harian santri. Kami siap menyinergikan budaya pesantren ini untuk mendukung kualitas pelayanan haji Indonesia,” ujarnya.
Menurut Daud, Ponpes Wali Barokah berharap Munas X LDII dapat menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat dakwah, tetapi juga berkontribusi pada penyelesaian persoalan umat, terutama terkait pelayanan haji dan pembangunan karakter bangsa.
Ia menambahkan, pesantren berkomitmen menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. “Pesantren menyadari bahwa dua visi utama Kementerian Haji saat ini, yakni menyelamatkan keuangan haji dan memastikan pelayanan yang lebih bagus, memerlukan dukungan penuh dari lembaga pendidikan Islam agar program-program tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas,” kata Daud.
Ponpes Wali Barokah berharap sinergi tersebut dapat membawa penyelenggaraan haji Indonesia ke arah yang lebih pasti, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan umat.
