JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk berkolaborasi memperluas akses kerja bagi penduduk usia lanjut (lansia). Ajakan ini disampaikan seiring meningkatnya jumlah lansia di Indonesia, yang dinilai perlu diimbangi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk lansia pada 2025 mencapai sekitar 11,93 persen dari total populasi nasional. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat sejalan dengan naiknya angka harapan hidup.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Binapenta dan PKK, Estiarty Haryani, mengatakan bahwa meski jumlah lansia bertambah, tingkat partisipasi angkatan kerja lansia masih jauh di bawah kelompok usia produktif lainnya. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih terdapat potensi tenaga kerja lansia yang belum tergarap.
“Kondisi ini menunjukkan Indonesia memasuki era masyarakat menua. Diperlukan kebijakan yang inklusif agar potensi tenaga kerja lansia dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Estiarty saat membuka workshop bertema “Inklusi untuk Semua: Lansia Bekerja, Lansia Sejahtera”, Rabu (15/4).
Ia menekankan, upaya membangun ekosistem kerja yang ramah lansia tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Estiarty menyebut perlu sinergi dengan pelaku industri, akademisi, komunitas, hingga media agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berdampak nyata.
“Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya berhenti di tataran normatif, tapi benar-benar terealisasi di lapangan,” tegasnya.
