Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui terdapat perbedaan antara regulasi insentif yang tertulis dengan implementasinya di lapangan. Meski pemerintah telah merancang berbagai kebijakan untuk mendukung dunia usaha, keluhan dari pelaku bisnis disebut masih kerap muncul.

Purbaya mencontohkan insentif yang berkaitan dengan impor bahan baku. Menurutnya, dari sisi aturan, berbagai fasilitas tersebut dinilai sudah tersedia. Namun, realisasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ada.

“Kalau saya bilang, kalau di peraturan, kalau saya tanya anak buah saya di keuangan, semuanya bagus Pak, enggak ada masalah. Kementerian lain juga semuanya sudah dikasih, ada enggak insentif untuk impor barang-barang bahan baku? Sudah Pak, semuanya sudah ada. Tapi kenyataannya pengusaha masih mengeluh. Artinya di lapangan beda dengan yang di atas kertas,” ujar Purbaya dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026, Kamis (12/2/2026).

Untuk merespons persoalan tersebut sekaligus memperbaiki iklim investasi, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking. Tim ini berada di bawah koordinasi seorang pejabat yang disapa Pak Kiki.

Melalui task force tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan keluhan secara daring. Aduan itu kemudian dibahas dalam sidang mingguan untuk mencari solusi atas hambatan yang muncul.