Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan integritas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belakangan banyak dipertanyakan publik. Menurut dia, sorotan tersebut terutama dipicu berbagai persoalan yang melibatkan unit di bawah Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Purbaya menyampaikan hal itu dalam Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kemenkeu, Selasa, 10 Maret 2026. Ia menegaskan Kemenkeu memegang peran penting bagi negara, sehingga pelanggaran oleh pegawai tidak hanya berdampak pada institusi, tetapi juga dapat berimbas lebih luas.
“Ke depan saya harapkan teman-teman semua menyadari betul tugas anda, apa dampaknya ke negara kalau gak hati-hati. Karena itu saya selalu bilang jabatan di Kemenkeu adalah jabatan yang menyangkut uang rakyat, dan uang rakayt harus dijaga dengan disiplin dan integritas,” kata Purbaya.
Ia menilai integritas merupakan hal mendasar yang harus dijaga karena jabatan di Kemenkeu berkaitan dengan pengelolaan uang rakyat. Namun, Purbaya menyayangkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir citra Kemenkeu ikut terdampak oleh kasus-kasus yang menyeret pegawai maupun pejabat.
Purbaya mencontohkan adanya penangkapan sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga menyebut DJP turut menjadi sorotan, sehingga ia mengaku kesulitan menjaga citra Kemenkeu di mata masyarakat.
“Kalau Anda lihat aja di Bea Cukai ada yang ditangkap baru-baru ini, wajar juga ada yang terlibat macam-macam sehingga ditahan juga. Jadi saya minta ketika ngomong integritas bukan integritas di atas kertas tapi betul-betul dijalankan dengan benar,” ujarnya.
“Saya kesulitan menjaga image (citra) kita di luar karena sebentar-bentar orang bilang, pajak begini, Bea Cukai begini itu di mata mereka ya, padahal saya tahu sebagian besar orang-orang sini baik-baik, tapi karena 1,2 (orang) nila setitik berantakan semua image integritas kita,” lanjut Purbaya.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan Kemenkeu akan menindak tegas pegawai maupun pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran. “Jadi temen-temen semua jangan main-main, ke depan sekarang kita sama dengan lembaga yang lain, kalau ada yg bersalah akan dieksekusi,” kata Purbaya.
