Bendahara Negara Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan reformasi yang dijalankan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto membuat kondisi ekonomi Indonesia memasuki 2026 dalam keadaan baik. Menurut dia, perbaikan tersebut memperkuat ketahanan ekonomi ketika terjadi guncangan, termasuk kenaikan harga minyak dunia.
"Jadi reformasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden [Prabowo] membuat kita masuk ke tahun 2026 dengan keadaan yang baik, sehingga ketika ada shock dari harga minyak dunia yang tinggi, ekonomi kita masih bisa bertahan. Jadi itu pesan utama yang kita berikan ke investor maupun ke IMF dan World Bank," kata Purbaya dalam keterangannya, mengutip dari Metro TV, Minggu (19/4/2026).
Purbaya juga menyinggung respons pihak-pihak yang diajak berdiskusi mengenai langkah pemerintah. "Dan mereka setuju dengan apa yang kita lakukan dan boleh dibilang sedikit kagum, dia nggak bilang kagum sih, tapi mukanya sih kelihatan sih, senang sekali dengan berita yang kita bawa," ujarnya.
Dalam laporan East Asia & Pacific Economic Update edisi April 2026, World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik melambat dari 5% pada 2025 menjadi 4,2% pada 2026. Untuk Indonesia, proyeksi pertumbuhan 2026 berada di 4,7%, turun dari proyeksi sebelumnya 4,8% pada Oktober 2025.
Menanggapi proyeksi tersebut, Purbaya menilai perhitungan World Bank terlalu terburu-buru. Ia menyebut ekonom yang menyusun proyeksi itu sempat menyampaikan permintaan maaf. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak meminta revisi proyeksi dan memilih membuktikan proyeksi tersebut keliru.
"Saya akan buktikan Anda salah, saya bilang. Karena saya akan menciptakan ekonomi yang lebih tinggi dari yang Anda prediksikan. Dia ketawa dan dia ikut mendoakan, kira-kira begitu," kata Purbaya.
Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat mencapai di atas 5,5%. Ia menyebut kunci utamanya adalah menjaga permintaan domestik. Selain itu, ia menilai tekanan global tidak akan berlangsung sepanjang tahun sehingga ruang fiskal masih dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan.
"Karena sekarang walaupun banyak ketidakpastian global, tapi yang globalnya enggak resesi, masih tumbuh walaupun lebih pelan ya. Kalau kita lihat pengalaman tahun 2009, pada waktu seluruh negara di dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kita masih bisa tumbuh 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negerinya," ujar Purbaya.
Ia menambahkan, "Jadi biasanya dalam keadaan sekarang ketika semua negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi, harusnya kita tumbuhnya 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negeri."
Terkait peringkat kredit, Purbaya menilai keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB sebagai sinyal positif karena menegaskan Indonesia masih berada dalam kategori investment grade di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Meski demikian, Purbaya mengacu pada laporan terbaru S&P yang menilai peringkat utang Indonesia merupakan yang paling rentan di Asia Tenggara jika konflik Timur Tengah berlangsung lebih lama. Lonjakan harga energi dinilai berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan melalui kenaikan impor minyak sekaligus menekan ruang fiskal akibat membengkaknya subsidi.
Purbaya mengatakan pemerintah telah berdiskusi dengan pihak S&P dan meyakinkan bahwa kebijakan yang dijalankan tetap menjaga disiplin fiskal. "Ternyata setelah kita diskusi dengan tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan bukan pimpinan ya, orang-orang penting di S&P yang langsung menangani peringkat kita, kita bisa meyakinkan bahwa langkah yang kita jalankan adalah baik, kita tidak akan menembus level 3% dari PDB untuk rasio defisit kita," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga memaparkan kepada S&P bahwa reformasi fiskal dan restrukturisasi ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan sumber daya yang relatif sama, pemerintah diklaim mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, khususnya pada kuartal IV tahun lalu.
Purbaya menyebut S&P dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada Juni untuk diskusi lanjutan dan melihat implementasi kebijakan pemerintah. Ia menegaskan kunjungan tersebut bukan untuk mengevaluasi ulang peringkat, melainkan untuk memastikan konsistensi program yang telah disampaikan sebelumnya.
"Saya akan menghilangkan kendala-kendala di perekonomian dan memastikan juga belanja pemerintah, dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan sedikit yang bocor. Atau kalau bisa nggak ada yang bocor. Jadi [S&P] akan datang ke Jakarta untuk diskusi dan membuktikan realnya," ujar Purbaya.
