Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong percepatan transformasi digital di sektor perbankan syariah sebagai langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan. Kebijakan ini dinilai penting seiring perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan berbasis teknologi.
Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim menegaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar perlu beradaptasi dengan perkembangan digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi operasional. Ia menyampaikan hal itu dalam talkshow di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (14/4/2026).
Menurut Imam, transformasi digital menjadi kebutuhan yang sekaligus menghadirkan peluang dan tantangan. Digitalisasi layanan dipandang sebagai kunci untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal, termasuk warga di wilayah terpencil.
Melalui inovasi berbasis teknologi, perbankan syariah diharapkan dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan inklusif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Namun, Pemkab Sumenep mengingatkan bahwa perluasan akses perlu dibarengi edukasi agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara aman dan bijak.
Dalam konteks perlindungan konsumen, BPRS Bhakti Sumekar juga diminta meningkatkan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas layanan. Imam menekankan kepercayaan publik sebagai faktor kunci, sehingga penguatan sistem keamanan dan tata kelola perlu terus dilakukan.
Pemkab Sumenep juga menilai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi dana masyarakat.
Pemerintah daerah menyatakan optimistis bahwa penguatan digitalisasi dan literasi keuangan akan mendorong masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun sistem ekonomi yang sehat. BPRS Bhakti Sumekar diharapkan berkembang sebagai lembaga keuangan yang modern, inklusif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah.
Langkah tersebut menegaskan arah kebijakan Sumenep dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di era digital.
