Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan dunia usaha masih menahan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja di tengah tekanan biaya serta ketidakpastian ekonomi. Temuan ini disampaikan dalam Rapat Komisi IX DPR RI pada Rabu (15/4/2026).
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan mayoritas perusahaan belum berencana menambah karyawan baru. Berdasarkan survei Apindo, sebanyak 67% perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen baru.
Selain menahan perekrutan, survei yang sama juga mencatat separuh perusahaan belum memiliki rencana ekspansi dalam jangka menengah. Bob menyebut 50% perusahaan tidak punya rencana untuk ekspansi dalam lima tahun ke depan.
Bob menilai kondisi tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah, terutama terkait upaya menjaga penciptaan lapangan kerja. Ia mengaitkan melemahnya rencana perekrutan dengan tren investasi yang dinilai belum optimal, khususnya di sektor padat karya.
Di sisi lain, pelaku usaha juga menyoroti ketidakpastian regulasi ketenagakerjaan. Bob menyampaikan bahwa perubahan aturan yang cukup sering dalam satu dekade terakhir berdampak pada perencanaan bisnis jangka panjang, termasuk dalam menghitung biaya tenaga kerja untuk beberapa tahun ke depan. Ia mencontohkan penetapan keputusan mengenai upah minimum yang baru diputuskan pada bulan Desember.
Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan dunia usaha menghadapi tekanan berlapis, mulai dari kenaikan harga energi global hingga biaya logistik dan bahan baku. Menurutnya, kondisi ini membuat pelaku usaha cenderung lebih berhati-hati dalam ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru, meski efisiensi tenaga kerja disebut sebagai langkah terakhir.
Namun, Shinta menilai jika tekanan biaya berlangsung lebih lama tanpa diimbangi perbaikan permintaan, risiko terhadap tenaga kerja dapat meningkat, terutama di sektor padat karya.
Apindo mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Usulan tersebut mencakup penguatan konsumsi domestik, pengendalian biaya energi, serta deregulasi.
Selain itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjawab persoalan mendasar di sektor tenaga kerja. Bob menyatakan harapannya agar undang-undang yang dibentuk tidak hanya mencakup isu ketenagakerjaan, tetapi juga mampu menyelesaikan berbagai masalah di bidang tersebut.
