Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar menjadi daerah pertama yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.

Penyerahan LKPD dilakukan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada perwakilan BPK di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Padang, Kamis (26/3/2026).

Eka Putra menyampaikan, penyampaian LKPD merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi amanah regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia juga menjelaskan bahwa laporan keuangan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta disusun mengacu pada ketentuan perundang-undangan dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Ia berharap laporan yang disampaikan dapat menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah oleh BPK dan mendorong tercapainya opini terbaik atas laporan keuangan.

Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar kooperatif dan mendukung kelancaran proses pemeriksaan yang akan dilakukan BPK.

Sementara itu, perwakilan BPK menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan tahapan awal sebelum pemeriksaan lebih lanjut dilakukan. Pada kesempatan yang sama, beberapa pemerintah daerah lain di Sumatera Barat juga turut menyerahkan LKPD.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa capaian tindak lanjut rekomendasi BPK Kabupaten Tanah Datar dinilai cukup tinggi, mencapai 89,19 persen pada semester II, dan menjadi salah satu yang terbaik di wilayah tersebut.

Pemkab Tanah Datar berharap sinergi dan kerja sama dengan BPK dapat terus ditingkatkan untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan.

Sumber: infopublik.id