Polda Maluku menyatakan komitmen untuk memperbaiki tata kelola keuangan setelah menjalani audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 16 hari terkait pengelolaan anggaran 2025.
Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menegaskan audit tersebut menjadi bagian penting dari sistem manajemen dan pengawasan keuangan. Menurutnya, seluruh temuan yang disampaikan akan dijadikan bahan koreksi dan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Audit ini merupakan bagian penting dari sistem manajemen dan pengawasan keuangan. Seluruh temuan yang disampaikan akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi kami dalam memperbaiki tata kelola keuangan ke depan,” kata Dadang, Jumat (20/2/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat ia memimpin Taklimat Akhir Audit BPK RI di Ruang Posko Presisi Lantai IV Mapolda Maluku. Kegiatan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan yang dilakukan tim auditor BPK RI di lingkungan Polda Maluku dan seluruh jajaran polres.
Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit yang dinilai profesional, objektif, dan komprehensif. Ia menekankan agar seluruh jajaran lebih disiplin dan profesional dalam pengelolaan anggaran serta aset negara, sekaligus tidak mengulangi kesalahan yang menjadi temuan pemeriksaan.
“Pengelolaan keuangan dan aset harus semakin tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kapolda Maluku bersama Wakil Penanggung Jawab Tim BPK RI menandatangani Berita Acara Hasil Laporan Pemeriksaan sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi audit.
Polda Maluku menyatakan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi secara terukur dan berkelanjutan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas pengelola anggaran, serta evaluasi berkala di seluruh satuan kerja.
