Wakil Bupati Dompu Syirajuddin menegaskan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai regulasi.

Hal itu disampaikan Syirajuddin saat menyerahkan LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa. Menurutnya, penyampaian LKPD menjadi upaya memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Syirajuddin menyebut penyampaian LKPD merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia juga menilai langkah tersebut bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik.

Ia menjelaskan dokumen LKPD yang diserahkan telah disusun secara sistematis dan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, sehingga diharapkan dapat memenuhi kriteria dalam proses pemeriksaan oleh BPK.

Dalam penyerahan tersebut, Syirajuddin didampingi Inspektur Inspektorat Dompu Jufri dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu Muhammad Syahroni.

LKPD yang disampaikan memuat sejumlah komponen utama, yakni Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, neraca per 31 Desember 2025, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, dokumen juga dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah, hasil review Inspektorat, laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah daerah, serta ikhtisar laporan dana desa.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Suparwadi, mengapresiasi pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat yang telah menyampaikan LKPD tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Ia berharap dokumen yang disampaikan telah sesuai ketentuan dan regulasi pengelolaan keuangan negara dan daerah sehingga dapat mendukung kelancaran proses pemeriksaan lebih lanjut.