Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk mendukung transparansi keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (2/4/2026).
Entry meeting tersebut diisi arahan strategis dari Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi. Dalam kesempatan itu, Bobby menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerapkan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan Big Data Analytics untuk meningkatkan kualitas serta kedalaman analisis pemeriksaan LKPD.
“Kita perlu bekerja sama agar proses pemeriksaan ini bisa menjadi lancar,” kata Bobby dalam pertemuan yang diikuti seluruh kepala daerah dan ketua DPRD di lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Bobby juga menekankan BPK tidak berada pada posisi mengkritisi kebijakan yang diambil kepala daerah. Menurutnya, pemeriksaan difokuskan pada turunan kebijakan, yakni program maupun kegiatan, agar pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya sampaikan bahwa BPK itu tidak di dalam posisi untuk mengkritisi atau memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan. Apapun kebijakan yang diambil oleh Bapak dan Ibu, yang kita periksa itu adalah turunan kebijakannya yaitu berupa program atau event-event untuk pencapaian kebijakan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Bobby menyoroti peran strategis DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut pengawasan DPRD penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga transparansi keuangan negara. Namun demikian, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini perlu segera dilaksanakan,” ucapnya.
BPK RI juga berpesan kepada kepala daerah dan tim pemeriksa agar menjaga integritas dan profesionalisme selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan LKPD 2025 diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan momentum memperkuat akuntabilitas di tengah perubahan global yang dinamis.
“Kepada kepala daerah dan Ketua DPRD, saya berharap Bapak dan Ibu dapat mendukung tim pemeriksaan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dengan baik. saya mengingatkan kembali bahwasanya hasil pemeriksaan BPK ini prinsipnya akan mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan penurunan angka kemiskinan,” kata Bobby.
