Bogor — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar rapat pembahasan rencana integrasi sistem SILVIA 2.0 di BPH Migas dengan aplikasi SIMPONI milik Kementerian Keuangan. Rapat ini bertujuan meningkatkan layanan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi badan usaha.
Pembahasan tersebut berlangsung di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Rapat dihadiri Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, dua Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dan Saryono Hadiwidjoyo, serta perwakilan Biro Keuangan Kementerian ESDM, Pusdatin Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan PT MKI.
Dalam rapat itu, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan harapan agar ke depan aplikasi SILVIA menyediakan fitur validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk badan usaha yang belum tervalidasi pada Sistem Perizinan Online Migas. Validasi tersebut diharapkan dapat memanfaatkan interkoneksi sistem dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Selain peningkatan validasi data, integrasi SILVIA 2.0 dengan SIMPONI juga diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran data terkait kegiatan badan usaha.
