Industri perbankan Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski begitu, sektor perbankan diminta menyiapkan strategi antisipatif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ke depan.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum PERBANAS yang juga Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, dalam CFO PERBANAS Forum bertema “Driving Acceleration with Accountability” di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Forum ini turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Hery memaparkan, fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level solid. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96% secara tahunan (YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63% YoY.
Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,48% (YoY). Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tercatat terjaga di kisaran 2,14%. Sementara ketahanan permodalan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87%.
Meski indikator utama dinilai solid, Hery mengingatkan adanya tekanan moderat pada beberapa indikator profitabilitas seiring meningkatnya biaya operasional. “Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ujarnya.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi dapat menekan kinerja sektor usaha dan berpotensi meningkatkan risiko NPL. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit sekaligus memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk merespons potensi risiko tersebut, Hery mendorong penguatan langkah mitigasi di industri perbankan melalui sejumlah protokol yang lebih spesifik. Pertama, penguatan manajemen risiko dengan melakukan stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM; menerapkan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL; serta memperketat disiplin kredit dan risk-based pricing.
Kedua, perbankan diminta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana, termasuk dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Hery menekankan pentingnya bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan perlu mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valas bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, agar aktivitas perdagangan nasional tetap lancar.
Sejalan dengan itu, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menilai kondisi perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Ia menyebut industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.
“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” pungkas Deden.
