Gejolak ekonomi global kerap terasa jauh dari Maluku. Namun bagi wilayah kepulauan, perubahan harga energi dan nilai tukar dapat cepat menjalar menjadi tekanan nyata, terutama melalui kenaikan biaya distribusi dan harga barang. Kerentanan ini menguat karena struktur ekonomi Maluku masih sangat bergantung pada aktivitas pemerintahan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah sempat memicu gangguan jalur energi global seperti Selat Hormuz, yang kemudian mendorong lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak acuan global, Brent Crude Oil dan West Texas Intermediate, bahkan sempat menembus lebih dari 110 dolar AS per barel. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah juga sempat tertekan hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Perkembangan tersebut merupakan isu global, tetapi dampaknya dapat terasa langsung di Maluku. Kenaikan harga energi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang. Sementara pelemahan nilai tukar mendorong kenaikan harga berbagai komoditas yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Karakter geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat aktivitas ekonomi sangat bergantung pada transportasi laut dan udara. Banyak kebutuhan pokok masyarakat masih dipasok dari luar daerah. Ketika biaya logistik meningkat, harga barang di pasar ikut terdorong naik dan pada akhirnya menekan daya beli serta meningkatkan biaya hidup masyarakat.
Di sisi lain, kenaikan harga energi juga dapat memengaruhi kebijakan fiskal pemerintah. Saat harga minyak dunia meningkat, ruang fiskal negara biasanya ikut tertekan sehingga pemerintah cenderung melakukan efisiensi atau penyesuaian belanja. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan langkah seperti pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan rapat, hingga penundaan program kerap dilakukan untuk menjaga stabilitas anggaran.
Bagi daerah yang aktivitas ekonominya dipengaruhi belanja pemerintah, perubahan ini dapat berdampak lebih luas. Maluku termasuk dalam kategori tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menjadi salah satu penopang utama perekonomian Maluku. Dalam periode 2015-2025, sektor ini menyumbang rata-rata sekitar 22,13% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Triwulan IV 2025, kontribusinya masih sekitar 20,10%, menjadi lapangan usaha terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sekitar 23,52%.
Ketergantungan pada peran pemerintah juga tampak dari sisi pengeluaran. Dalam struktur PDRB Maluku, pengeluaran konsumsi pemerintah menyumbang rata-rata sekitar 35,50% terhadap aktivitas ekonomi daerah. Artinya, lebih dari sepertiga pergerakan ekonomi Maluku dipicu oleh belanja pemerintah.
Gambaran serupa terlihat di tingkat kabupaten/kota. Pada 2024, rata-rata kontribusi sektor administrasi pemerintahan di 11 kabupaten/kota di Maluku mencapai sekitar 20,69%, sedangkan kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah berada pada kisaran 30,51%. Dengan struktur seperti ini, perubahan kebijakan fiskal pemerintah berpotensi langsung memengaruhi dinamika ekonomi daerah.
Secara agregat, perekonomian Maluku masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada 2025, ekonomi Maluku tumbuh sekitar 4,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut terdapat tantangan struktural yang dinilai tidak bisa diabaikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor jasa dalam perekonomian Maluku terus meningkat. Jika pada 2010 kontribusinya berada di kisaran 58%, pada 2025 kontribusi sektor jasa telah melampaui 60%. Namun, sebagian besar jasa yang berkembang bukan jasa modern berbasis industri atau teknologi, melainkan berkaitan dengan perdagangan eceran, aktivitas pemerintahan, serta berbagai kegiatan ekonomi informal. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya ditopang aktivitas produksi yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi.
Situasi tersebut kerap digambarkan sebagai fenomena “ekonomi ember bocor”. Dana yang masuk ke daerah—melalui APBN, APBD, maupun program pemerintah—dinilai tidak berputar lama di ekonomi lokal. Banyak kebutuhan dasar masih didatangkan dari luar daerah: beras dipasok dari Pulau Jawa dan Sulawesi, bahan bangunan dari Sulawesi, bahkan sebagian produk olahan perikanan juga berasal dari luar Maluku. Akibatnya, efek pengganda ekonomi dari setiap rupiah yang masuk menjadi relatif terbatas.
Dalam konteks ini, gejolak global yang memicu kenaikan harga energi sekaligus mendorong efisiensi belanja pemerintah dapat memberi tekanan ganda. Di satu sisi, biaya logistik meningkat sehingga harga barang naik dan daya beli tertekan. Di sisi lain, pembatasan belanja pemerintah berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama di daerah.
Kondisi tersebut dipandang sebagai momentum refleksi arah pembangunan ekonomi Maluku. Ketergantungan yang terlalu besar pada belanja pemerintah dinilai bukan fondasi yang kuat dalam jangka panjang. Padahal, Maluku memiliki potensi sumber daya alam besar, antara lain perikanan, rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, serta sumber pangan lokal seperti sagu. Namun, sebagian besar komoditas itu masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah dari proses pengolahan lebih banyak dinikmati daerah lain yang memiliki industri pengolahan lebih berkembang.
Ke depan, peluang penguatan ketahanan ekonomi daerah disebut terbuka melalui sejumlah langkah strategis. Di antaranya mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, khususnya pada komoditas unggulan seperti perikanan, pala, cengkeh, kelapa, dan sagu. Penguatan sistem logistik wilayah kepulauan juga menjadi agenda penting, meliputi perbaikan konektivitas antarpulau, peningkatan efisiensi transportasi laut, serta penguatan rantai pasok regional untuk menurunkan biaya ekonomi.
Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi juga dinilai perlu terus didorong, antara lain melalui pengembangan ekonomi maritim, industri kreatif berbasis budaya lokal, serta pariwisata berbasis potensi alam dan sejarah rempah. Selain itu, penguatan pangan lokal menjadi agenda strategis, mengingat ketergantungan tinggi pada pasokan pangan dari luar daerah dapat menjadi kerentanan tersendiri bagi wilayah kepulauan saat situasi global tidak menentu.
Pengembangan komoditas pangan lokal seperti pisang, sagu, ubi, sukun, dan jagung dinilai penting, bukan hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pada akhirnya, gejolak ekonomi global dipandang tidak semata ancaman, melainkan pengingat perlunya memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pembangunan sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah lokal.
Gejolak global mungkin tidak dapat dikendalikan. Namun, memperkuat fondasi ekonomi daerah—dengan mengurangi ketergantungan berlebihan pada belanja pemerintah dan memperluas basis produksi serta pengolahan komoditas lokal—menjadi pilihan yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan ekonomi Maluku ke depan.
