Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai nilai tukar rupiah masih berpotensi melanjutkan tren pelemahan di tengah gejolak ekonomi global, termasuk situasi di Timur Tengah. Tekanan tersebut dinilai kian terasa ketika pergerakan rupiah mendekati level psikologis Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pada akhir perdagangan Senin (9/3/2026), rupiah spot ditutup di level Rp 16.949 per dolar AS, melemah 0,14% dibandingkan akhir pekan sebelumnya yang tercatat di Rp 16.949 per dolar AS.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Abdul Manap Pulungan mengatakan rupiah masih akan berada di bawah tekanan, terutama karena kondisi ekonomi global yang berat serta struktur pasar keuangan domestik yang relatif dangkal. Ia mencontohkan, beberapa bank disebut sudah menjual rupiah pada kisaran Rp 17.243 per dolar AS, yang menurutnya menunjukkan tekanan terhadap mata uang domestik masih kuat.
Dalam Diskusi INDEF, Senin (9/3/2026), Abdul menyampaikan bahwa saat terjadi gejolak global, investor cenderung lebih mudah melepas aset berdenominasi rupiah dan memindahkan dana ke negara lain atau ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti emas.
Ia juga menilai Bank Indonesia (BI) memiliki batas psikologis tertentu terhadap level nilai tukar yang dianggap berlebihan. Menurutnya, level Rp 17.000 per dolar AS dapat menjadi sinyal peringatan karena sudah mendekati selisih hampir Rp 1.000 per dolar dibandingkan asumsi makroekonomi dalam APBN 2026.
Di sisi lain, depresiasi rupiah dinilai dapat memperberat kondisi ekonomi karena Indonesia masih mengalami defisit minyak sekitar 1.000.000 barel per hari. Abdul menyebut produksi minyak Indonesia saat ini sekitar 605.000 barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 1.605.000 barel per hari. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan investasi dan memperbesar beban ekonomi nasional.
Untuk mengantisipasi tekanan, Abdul berpandangan pemerintah perlu melakukan restrukturisasi fiskal. Salah satu yang dinilai perlu ditinjau kembali adalah besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN 2026.
Dalam APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat sebagai lembaga dengan anggaran terbesar, yakni Rp 268 triliun untuk mendanai program MBG. Abdul menilai pemerintah dapat mempertimbangkan pengurangan sementara anggaran program tersebut agar ruang fiskal lebih longgar.
Menurutnya, ruang fiskal itu dapat dimanfaatkan apabila terjadi lonjakan harga minyak global, sehingga pemerintah tidak harus langsung membebankan dampaknya kepada masyarakat melalui kenaikan harga BBM, melainkan bisa mengalihkan sebagian anggaran untuk subsidi energi.
Abdul mengingatkan, kenaikan harga BBM berdampak luas terhadap perekonomian karena transmisinya dirasakan lintas kelompok pendapatan, termasuk kelas menengah dan atas. Dampak tersebut pada akhirnya dapat menekan aktivitas ekonomi nasional dan berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4% pada tahun ini.
