BERITA TERKINI
Pemprov Jateng Gelar 1.565 Gerakan Pangan Murah, Omzet Capai Rp37 Miliar hingga 19 September 2025

Pemprov Jateng Gelar 1.565 Gerakan Pangan Murah, Omzet Capai Rp37 Miliar hingga 19 September 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat telah menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 1.565 kali sejak Januari hingga 19 September 2025. Dari pelaksanaan ribuan kegiatan tersebut, omzet yang dibukukan mencapai Rp37 miliar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari mengatakan, GPM menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pelaksanaan GPM dilakukan melalui kolaborasi Pemprov Jateng dengan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, BUMD seperti PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) dan Bank Jateng, serta Bulog.

Dyah menyebutkan, sebaran kegiatan GPM telah menjangkau seluruh daerah di Jawa Tengah. Berbagai komoditas dijual dalam kegiatan ini, antara lain beras, jagung, minyak, daging, dan bahan pokok lainnya yang harganya berada di atas harga acuan pembelian (HAP).

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah Sri Brotorini menambahkan, GPM dilaksanakan di sejumlah lokasi, termasuk di pabrik-pabrik dengan sasaran para pekerja.

Selain GPM, Pemprov Jateng juga menjalankan program fasilitasi distribusi pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Program tersebut ditujukan untuk mendukung kios pangan murah, sekaligus melakukan intervensi terhadap bahan pokok penting yang mengalami defisit di Jawa Tengah.

Sri menjelaskan, saat ini terdapat 428 unit kios pangan murah, yang terdiri atas kios pangan masyarakat dan usulan dari Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Namun, dari total 8.523 koperasi yang ada di Jawa Tengah, baru sekitar 64 koperasi yang mengusulkan, dan 46 koperasi di antaranya telah terealisasi menggunakan dana fasilitasi distribusi pangan.

Menurut Sri, jumlah Kopdes Merah Putih yang terlibat masih terbatas dan pihaknya akan terus mendorong agar koperasi tersebut dapat berkembang serta didukung melalui dana fasilitasi distribusi yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan GPM dan fasilitasi distribusi pangan merupakan bentuk kehadiran negara untuk mendukung keterjangkauan daya beli masyarakat. Ia juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, salah satunya melalui penciptaan konektivitas produk-produk unggulan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi menegaskan keinginannya agar Jawa Tengah dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok penting dari hasil produksi sendiri. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan pihak terkait atas terobosan yang telah dilakukan melalui GPM.