Industri perbankan Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Meski demikian, langkah antisipatif disebut perlu dipersiapkan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus menopang keberlanjutan pertumbuhan ke depan.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, dalam forum CFO Perbanas bertema Driving Acceleration with Accountability di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Hery menilai fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih solid. Ia merujuk pada pertumbuhan kredit per Januari 2026 sebesar 9,96% secara tahunan, meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63%.
Pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,48%. Sementara rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) disebut tetap terjaga di sekitar 2,14%. Dari sisi permodalan, ketahanan industri perbankan tercermin dari capital adequacy ratio (CAR) sekitar 25,87%.
Namun, Hery menambahkan bahwa beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Karena itu, menurut dia, perbankan tetap perlu waspada meskipun prospek industri secara umum masih dinilai cukup baik.
Hery juga menyinggung risiko dari ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi dapat menekan kinerja sektor usaha sehingga meningkatkan risiko NPL, yang pada akhirnya menuntut perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk merespons situasi tersebut, Hery memaparkan sejumlah langkah mitigasi yang perlu diperkuat. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM, penerapan early warning system untuk mendeteksi potensi pemburukan NPL, serta pengetatan disiplin kredit dan penerapan risk-based pricing.
Kedua, perbankan diminta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana dengan memperkuat liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR). Menurut Hery, perbankan perlu memiliki bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan perlu mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing melalui penjagaan posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, penguatan strategi lindung nilai (hedging) atas eksposur valas, serta pengelolaan maturity mismatch valuta asing. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valas bagi sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, demi menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.
Sejalan dengan itu, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deden Firman Hendarsyah, menilai kondisi perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Ia menyebut industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global. Dari sisi likuiditas, Deden menambahkan seluruh indikator utama berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan regulator.
