Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, di tengah kondisi global yang dipengaruhi konflik di sejumlah wilayah, terdapat potensi gangguan terhadap kesejahteraan rakyat.

Puan mengatakan masyarakat masih menaruh harapan agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Pernyataan itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Dalam konteks tersebut, Puan menyatakan DPR akan memastikan kemampuan fiskal APBN 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat. Ia menegaskan kesejahteraan masyarakat tidak boleh “turun kelas”.

Puan juga menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Menurutnya, situasi itu berpotensi berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia.

Ia menyebut konflik geopolitik di kawasan tersebut dapat memengaruhi berbagai indikator, mulai dari harga minyak, biaya transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, hingga ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan.

Karena itu, Puan menilai kebijakan anggaran pemerintah harus mampu menjaga ketahanan fiskal sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses menuju kesejahteraan. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan tujuan akhir kebijakan tersebut, yakni agar rakyat dapat memperoleh pekerjaan, pendapatan meningkat, mendapat pelayanan umum berkualitas, serta merasa aman dan tenteram.