Kebijakan fiskal Indonesia menghadapi situasi yang kian sempit akibat kombinasi tekanan global dan kebutuhan belanja domestik. Kondisi ini dianalogikan seperti “coffin corner” dalam dunia penerbangan militer, ketika batas aman manuver semakin tipis dan kesalahan kecil dapat berujung risiko besar.
Tiga faktor utama yang menekan ruang gerak pemerintah adalah lonjakan harga energi global akibat ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok yang berpotensi mengurangi kinerja ekspor, serta kebutuhan anggaran besar untuk membiayai program prioritas nasional. Kombinasi ketiganya dinilai mempersempit opsi kebijakan, membentuk apa yang disebut sebagai “fiscal coffin corner”.
Dari sisi energi, ketegangan di Timur Tengah meningkatkan risiko gangguan pada jalur perdagangan energi, terutama Selat Hormuz yang menjadi jalur penting distribusi minyak dunia. Sebagai negara pengimpor minyak bersih, Indonesia merasakan dampaknya melalui kenaikan beban impor energi yang kemudian menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN 2026 mengasumsikan harga minyak sebesar US$70 per barel. Namun pada awal Maret 2026, harga minyak sempat mendekati US$92 per barel. Perbedaan ini berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi secara signifikan.
Perhitungan fiskal menunjukkan setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel di atas asumsi APBN dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp3 triliun hingga Rp10,3 triliun per tahun, bergantung pada volume konsumsi energi domestik. Jika harga minyak bertahan di kisaran US$92 per barel, defisit anggaran disebut berpotensi melebar hingga 3,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui batas disiplin fiskal yang dijaga pemerintah sebesar 3% dari PDB.
Lonjakan harga energi juga berisiko memicu inflasi impor, terutama apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Situasi ini menambah tantangan pengendalian harga sekaligus menjaga ketahanan fiskal.
Tekanan eksternal lain datang dari perlambatan ekonomi Tiongkok. Perdana Menteri Li Qiang menargetkan pertumbuhan ekonomi negaranya pada kisaran 4,5% hingga 5%, lebih rendah dibanding dekade sebelumnya. Padahal, Tiongkok merupakan pasar ekspor nonmigas terbesar Indonesia.
Pada 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok tercatat sekitar US$64,82 miliar atau setara 24% dari total ekspor nonmigas nasional. Ekonom Muhammad Chatib Basri memperkirakan setiap perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar satu persen dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,3%. Tekanan ini dapat semakin terasa ketika kenaikan harga energi global juga memengaruhi penerimaan negara dari sektor ekspor komoditas.
Dari sisi domestik, pemerintah menjalankan program prioritas nasional yang membutuhkan anggaran besar, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun pelaksanaannya membawa tantangan pembiayaan karena dapat meningkatkan kebutuhan pendanaan negara, termasuk melalui penerbitan utang baru.
Pemerintah menyatakan upaya menjaga disiplin fiskal dilakukan dengan menargetkan defisit tetap berada pada kisaran 2,5% hingga 2,8% dari PDB. Langkah yang disebutkan antara lain efisiensi belanja negara, optimalisasi peran BUMN, serta pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan.
Meski demikian, ketidakpastian ekonomi global menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi. Pengeluaran yang bersifat populis disebut perlu dikelola secara cermat agar tidak memperbesar risiko fiskal dalam jangka panjang.
Ketergantungan energi pada kawasan Timur Tengah, ketergantungan perdagangan pada Tiongkok, dan meningkatnya kebutuhan belanja domestik terjadi secara bersamaan. Pemerintah berada pada posisi menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas sosial melalui belanja negara dengan kebutuhan mempertahankan disiplin fiskal demi menjaga kepercayaan pasar.
Dalam situasi tersebut, pengelolaan fiskal yang hati-hati dan kemampuan membaca risiko secara akurat menjadi kunci. Stabilitas ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan batas ketahanan fiskal.
