Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keputusan lembaga pemeringkat Fitch Ratings yang menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Menurut Airlangga, perubahan outlook tersebut terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi konflik geopolitik di berbagai kawasan.
Airlangga menilai tekanan terhadap perekonomian dunia saat ini tidak hanya datang dari penilaian lembaga pemeringkat, tetapi juga dari eskalasi konflik yang berlangsung. “Pertama, ekonomi dunia semuanya terpengaruh, bukan hanya oleh Fitch, tetapi oleh perang,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (5/3/2026).
Ia menyebut perkembangan konflik global, termasuk yang terjadi di kawasan Timur Tengah, membuat prospek ekonomi dunia diperkirakan mengalami banyak perubahan. “Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah,” ujarnya.
Meski demikian, Airlangga menegaskan posisi kredit Indonesia masih berada pada level layak investasi atau investment grade. “Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade,” ucapnya.
Airlangga menambahkan, catatan atau peringatan yang disampaikan Fitch akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional. “Nah, ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch, itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan,” kata dia.
Salah satu aspek yang dinilai perlu diperkuat adalah penerimaan negara, terutama melalui peningkatan rasio pajak. Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk memperkuat penerimaan, termasuk implementasi sistem administrasi perpajakan baru atau Core Tax.
“Dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan,” jelas Airlangga. Ia menyebut sistem Core Tax yang dikembangkan Kementerian Keuangan diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak Indonesia dalam jangka menengah. “Dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Core Tax yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan,” katanya.
