Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Ia juga meminta pemerintah segera melakukan penajaman prioritas pada APBN 2026.
Menurut Said, penajaman tersebut penting untuk memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara, terutama di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang kian tidak menentu. Ia menilai berbagai dinamika global, mulai dari gejolak pasar keuangan hingga konflik geopolitik di kawasan tersebut, berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia.
Meski demikian, Said menyatakan kondisi fiskal nasional masih berada dalam koridor yang relatif aman. “Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga,” ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Untuk menjaga stabilitas fiskal, Banggar DPR RI menyampaikan empat usulan kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, pemerintah diminta menajamkan program prioritas yang bersifat mendesak. Said menekankan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat perlu tetap dilanjutkan agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun agenda pembangunan nasional. “Kami berharap pemerintah melakukan penajaman terhadap program-program yang benar-benar prioritas dan mendesak. Program seperti itu tentu harus tetap dilanjutkan,” katanya.
Kedua, program yang bersifat prioritas namun tidak terlalu mendesak dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara. Menurutnya, langkah ini dapat memberi ruang fiskal tambahan bagi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Ketiga, Said mendorong penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai masih terdapat tingkat kesalahan penyaluran subsidi yang cukup tinggi, baik karena penerima yang tidak berhak maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum terjangkau. “Subsidi kita masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penajaman agar benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Keempat, Banggar DPR RI juga mendorong penguatan bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Said menilai dukungan modal usaha, khususnya untuk sektor mikro, dapat membantu menggerakkan sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.
Ia menjelaskan, dari sekitar 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebagian besar merupakan usaha mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan skala kecil agar dapat terus berkembang. Menurutnya, keempat langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional sekaligus memastikan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah dinamika global. “Kalau usaha mikro ini mendapatkan dukungan modal yang relatif kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung terasa pada pergerakan sektor riil,” tandasnya.
