Bank Indonesia (BI) meluncurkan program Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) untuk mempersempit kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan peningkatan inklusi keuangan idealnya berjalan beriringan dengan penguatan literasi. Menurutnya, tantangan saat ini bukan semata-mata masyarakat mampu menggunakan akun, QRIS, atau layanan lain, melainkan sejauh mana mereka memahami produk dan risikonya.
Merujuk Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat lebih tinggi dibanding literasi keuangan. Dengan indikator produk keuangan dan pembayaran di bawah pengawasan OJK dan BI serta mencakup produk BPJS dan lembaga jasa keuangan lainnya, indeks inklusi mencapai 92,74 persen. Sementara itu, indeks literasi berada pada 66,64 persen.
Perry menekankan literasi keuangan menjadi penting di tengah percepatan digitalisasi agar masyarakat tidak hanya dapat mengakses layanan keuangan, tetapi juga memahami risiko dan terlindungi dari kejahatan digital, termasuk pinjaman online ilegal. BI, kata dia, terus mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui program internal serta sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, perbankan, dan kementerian serta lembaga terkait.
Upaya tersebut sejalan dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan BI-Fast. Perry menyebut penggunaan QRIS kian meluas dengan jumlah pengguna hampir 60 juta. Dari jumlah itu, sekitar 50 juta pengguna pada tahun ini berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, ia menilai akselerasi digitalisasi perlu diimbangi penguatan literasi keuangan.
Dalam rangka AKSI KLIK, BI menyusun tiga buku, yakni strategi dan program edukasi untuk literasi keuangan digital menuju kesejahteraan keuangan, panduan modul edukasi keuangan digital untuk pelatihan tingkat dasar, serta pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan.
Kepala Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Anastuty K., menjelaskan buku pertama menekankan tiga sasaran utama menuju kesejahteraan keuangan, yaitu pemenuhan kebutuhan dan kewajiban finansial, ketahanan keuangan, serta keberlanjutan keuangan.
Buku kedua menyasar tujuh segmen prioritas, meliputi pelaku UMKM; masyarakat berpenghasilan rendah; pelajar, mahasiswa, santri, dan pemuda; penyandang masalah kesejahteraan sosial; masyarakat di daerah 3T; perempuan; serta pekerja migran. Materinya mencakup pengenalan uang, pengelolaan anggaran, transaksi keuangan, produk dan layanan keuangan, hingga perlindungan terhadap risiko keuangan.
Sementara itu, buku ketiga merupakan penyempurnaan dari Pedoman Pengembangan UMKM Hijau yang sebelumnya diluncurkan BI dan diselaraskan dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3. Pedoman terbaru berfokus pada aksi mitigasi untuk membantu UMKM bertransisi menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan, termasuk memahami standar keberlanjutan, meningkatkan peluang sertifikasi hijau, serta memperluas akses pembiayaan hijau dari perbankan.
Pada kesempatan yang sama, BI juga meluncurkan program Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (AKU BISA SEJAHTERA). Anastuty mengatakan program ini dilatarbelakangi perlambatan penyaluran kredit ke sektor UMKM. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan kredit UMKM tercatat terkontraksi hingga minus 0,53 persen.
Ia menjelaskan penurunan dipengaruhi faktor penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, perbankan cenderung lebih berhati-hati menyalurkan kredit, khususnya ke sektor mikro. Dari sisi permintaan, melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, membuat pelaku UMKM menahan ekspansi sehingga enggan menambah pinjaman.
Melalui AKU BISA SEJAHTERA, BI berupaya memfasilitasi business matching pembiayaan antara UMKM dan lembaga keuangan. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara intensif mulai bulan ini hingga Agustus, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki binaan UMKM.
