Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah di tengah gejolak global yang masih tinggi, sekaligus menghadapi potensi kenaikan inflasi musiman pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dalam situasi ketika ketidakpastian global dan tekanan harga musiman terjadi berdekatan, kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi penopang penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dalam forum diskusi strategis Kontan Share & Learn yang digelar bersama BI di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (2/3/2026), Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa perlambatan ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih. Di saat yang sama, arah kebijakan suku bunga global, termasuk kemungkinan perubahan Federal Funds Rate di Amerika Serikat, masih menjadi perhatian pelaku pasar.
Selain itu, BI juga mencermati tensi geopolitik dan perang yang baru terjadi karena berpotensi menambah risiko rambatan terhadap harga komoditas dan pasar keuangan. Menurut Aida, kondisi global tersebut dapat memengaruhi perekonomian domestik melalui beberapa jalur utama.
BI memantau tiga saluran transmisi gejolak global ke dalam negeri, yaitu harga pangan, pasar keuangan, dan nilai tukar. Stabilitas rupiah disebut tetap menjadi jangkar penting dalam menjaga inflasi. Karena itu, BI menegaskan akan terus berada di pasar untuk memastikan stabilitas nilai tukar, baik melalui intervensi di pasar spot maupun instrumen derivatif.
Di tengah tantangan global, BI menilai prospek ekonomi domestik pada 2026 masih terjaga. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9% hingga 5,7%. Aida menekankan, kuartal pertama menjadi periode krusial karena adanya HBKN yang biasanya mendorong konsumsi masyarakat. Belanja pemerintah di awal tahun juga diharapkan menopang permintaan domestik agar aktivitas produksi tetap berjalan.
Inflasi menjadi perhatian utama di tengah momentum tersebut. Aida menyampaikan data terbaru menunjukkan inflasi tahunan sempat berada di kisaran 4,76%. Namun, ia menekankan lonjakan itu terutama dipengaruhi komponen administered prices, mengingat pada periode pembanding tahun sebelumnya terjadi deflasi yang cukup dalam.
Sementara itu, inflasi inti yang mencerminkan tekanan permintaan disebut masih terjaga di sekitar 2,63%. Secara keseluruhan, BI meyakini inflasi akan kembali berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.
BI juga mengingatkan bahwa secara historis tekanan harga cenderung meningkat menjelang dan sesudah HBKN, terutama dari komponen volatile food akibat kenaikan permintaan yang tidak selalu diimbangi pasokan. Untuk menekan tekanan tersebut, BI menekankan pentingnya koordinasi kebijakan bersama pemerintah pusat dan daerah melalui strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sinergi di tingkat pusat dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat, sedangkan di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. BI juga mengerahkan jaringan 46 kantor perwakilan untuk memetakan daerah sentra produksi dan wilayah non-sentra, guna memastikan distribusi berjalan lancar.
Pada awal Februari, BI membuka program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Palembang. Program ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan inflasi serta memperkuat ekonomi dari hulu ke hilir, sekaligus menjaga kesejahteraan pelaku usaha pangan.
Ke depan, BI akan mengarahkan kebijakan moneter secara terintegrasi. Kebijakan tersebut antara lain ditunjukkan dengan keputusan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) pada Februari 2026 sebesar 4,75% setelah penurunan 150 basis poin. BI juga akan mengoptimalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk operasi moneter, pendalaman pasar keuangan, serta menarik aliran modal.
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menambahkan bahwa penguatan sisi pasokan perlu berjalan seiring dengan kebijakan moneter. Menurutnya, inflasi tidak hanya dipengaruhi permintaan, tetapi juga struktur produksi dan distribusi. Karena itu, BI mengkaji perbedaan harga antara pasar tradisional dan modern serta mendorong model bisnis yang dapat direplikasi di berbagai daerah.
Firman menyampaikan bahwa inflasi menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa periode, meski pola musiman biasanya meningkat pada pra-HBKN, saat HBKN, dan pasca-HBKN. Ia berharap setelah permintaan kembali ke pola normal, inflasi dapat turun kembali.
Dari sisi pangan, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menekankan pentingnya eksekusi di lapangan, termasuk distribusi komoditas seperti cabai dan bawang merah dari sentra produksi ke daerah defisit dengan memperhatikan preferensi konsumen. Ia menyatakan pasokan pangan hingga akhir tahun berada dalam kondisi aman dan mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying.
Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Hendri Saparini menilai program belanja pemerintah yang besar, termasuk program berbasis pangan dan koperasi, perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat produksi dalam negeri. Menurutnya, anggaran seharusnya menjadi pengungkit ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar belanja jangka pendek.
Hendri juga mengingatkan kenaikan harga dapat mendorong masyarakat memprioritaskan belanja kebutuhan pokok dan mengurangi konsumsi non-pangan, termasuk barang tahan lama seperti elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan. Kondisi itu berpotensi memunculkan fenomena “makan tabungan” atau “makan pinjaman”, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian nasional mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan.
Untuk menahan inflasi, ia mencontohkan kebijakan price control yang diterapkan pemerintah Malaysia, yakni intervensi langsung agar harga sejumlah pangan tidak naik. Menurut Hendri, pengendalian harga memerlukan kesungguhan dan kemauan politik agar masyarakat tidak menanggung lonjakan harga pada saat hari besar.
