Jakarta — Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18–19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%. BI juga menahan suku bunga Deposit Facility di level 3,75% serta Lending Facility sebesar 5,50%.
BI menyatakan keputusan tersebut sejalan dengan fokus kebijakan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah pasar keuangan global yang masih bergejolak. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk mendukung pencapaian target inflasi 2026–2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, BI menyebut akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh. BI juga akan tetap mencermati ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut sejalan dengan prakiraan inflasi 2026–2027 yang terkendali dalam target 2,5±1% dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Pada sisi makroprudensial, kebijakan BI tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil, terutama sektor prioritas pemerintah. BI juga menargetkan percepatan penurunan suku bunga kredit perbankan melalui penerapan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sinergi perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan sensitivitas dan ketahanan infrastruktur.
Dalam bauran kebijakan tersebut, BI menyiapkan sejumlah langkah, antara lain penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
BI juga memperkuat strategi operasi moneter pro-pasar untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing, sembari menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan struktur suku bunga, volume instrumen moneter, serta transaksi SBN di pasar sekunder secara terukur.
Selain itu, BI memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pelonggaran makroprudensial guna mendorong kredit dan penurunan suku bunga perbankan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) serta publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.
Di bidang ekonomi digital, BI mengembangkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) bersama otoritas, asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait untuk mengakselerasi transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD). Program tersebut antara lain mencakup penyelenggaraan Hackathon dan pengembangan talenta digital (Digdaya) yang diinisiasi pada akhir Februari 2026.
BI juga menyiapkan langkah penguatan kesiapan sistem pembayaran nasional menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, termasuk memastikan ketersediaan dan keamanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) serta sistem pembayaran industri. Ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia turut disiapkan melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026.
Koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi kebijakan moneter dan fiskal, disebut terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat, terutama terkait pendanaan pembiayaan program Asta Cita pemerintah. BI pun melanjutkan perluasan kerja sama internasional, termasuk konektivitas sistem pembayaran, transaksi mata uang lokal, serta fasilitasi promosi investasi dan perdagangan sektor prioritas.
BI menilai prospek perekonomian global masih melambat dengan pasar keuangan yang tetap bergejolak. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan turun dari 3,3% pada 2025 menjadi 3,2%, dengan perbedaan kinerja antarnegara. Perlambatan global antara lain dipengaruhi respons tarif Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik, sementara Amerika Serikat diprakirakan meningkat didorong stimulus fiskal dan investasi, termasuk terkait kecerdasan buatan.
Dari pasar keuangan global, BI menyebut ruang penurunan Fed Funds Rate masih terbuka seiring pasar tenaga kerja yang dinilai lemah. Namun, yield US Treasury tenor panjang tetap tinggi sejalan peningkatan risiko fiskal Amerika Serikat. Kondisi tersebut mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama pada saham dan obligasi jangka pendek.
Di dalam negeri, perekonomian Indonesia disebut tumbuh lebih tinggi didukung kebijakan pemerintah dan BI. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat 5,39% (year-on-year/yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya 5,04% (yoy). Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 5,11% (yoy), lebih tinggi dari 2024 sebesar 5,03% (yoy), dan diikuti peningkatan kualitas ketenagakerjaan.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berlanjut pada triwulan I 2026, ditopang konsumsi rumah tangga, stimulus pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, perbaikan ekspektasi konsumen, serta peningkatan aktivitas ekonomi pada HBKN seperti Tahun Baru Imlek, Nyepi, dan Idulfitri 1447 H. Investasi juga diproyeksikan meningkat didorong investasi pemerintah, termasuk hilirisasi sumber daya alam, serta perbaikan keyakinan pelaku usaha. BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7% (yoy).
Di sektor eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dinilai tetap sehat. Pada triwulan IV 2025, neraca perdagangan mencatat surplus Desember 2025 sebesar 2,5 miliar dolar AS, terutama ditopang ekspor berbasis sumber daya alam. Kondisi itu mendorong defisit transaksi berjalan 2025 berada pada kisaran defisit 0,5% hingga surplus 0,3% dari PDB. Untuk 2026, defisit transaksi berjalan diprakirakan tetap sehat pada kisaran defisit 0,9% hingga 0,1% dari PDB.
Pada triwulan I 2026 hingga 13 Februari 2026, aliran portofolio asing mencatat net inflows 1,6 miliar dolar AS, terutama ke SRBI dan SBN, sedangkan aliran modal di saham mencatat outflows. Posisi cadangan devisa akhir Januari 2026 tercatat 154,6 miliar dolar AS, setara pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Nilai tukar Rupiah pada 18 Februari 2026 tercatat Rp16.880 per dolar AS, melemah 0,56% (point-to-point/ptp) dibanding akhir Januari 2026. BI menilai pelemahan dipengaruhi ketidakpastian pasar keuangan global dan peningkatan permintaan valas korporasi domestik seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. BI memandang Rupiah tergolong undervalued dibanding fundamental ekonomi, sehingga intensitas stabilisasi diperkuat melalui intervensi NDF, spot, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder.
Di sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2026 tercatat 3,55% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya 2,92% (yoy), dipengaruhi base effect kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga 50% pada Januari dan Februari 2025. Inflasi inti tercatat 2,45% (yoy), sementara inflasi volatile food (VF) sebesar 1,14% (yoy). BI meyakini inflasi 2026 dan 2027 akan menurun dan tetap dalam kisaran target 2,5±1%.
BI mencatat BI-Rate berada pada level terendah sejak 2022, setelah turun 150 basis poin sejak September 2024. BI juga menyampaikan ekspansi likuiditas Rupiah dilakukan antara lain melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun per 18 Februari 2026. Pada 2026 hingga 18 Februari 2026, BI juga membeli SBN sebesar Rp39,92 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder Rp20,23 triliun, yang disebut dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter.
Penguatan KLM yang berlaku sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor tertentu serta mendorong penetapan suku bunga kredit yang sejalan dengan arah kebijakan suku bunga BI. Pada minggu pertama Februari 2026, insentif KLM yang diakses bank tercatat Rp427,5 triliun, dengan alokasi pada saluran pinjaman Rp357,9 triliun dan saluran suku bunga Rp69,6 triliun. Secara kelompok bank, penyaluran KLM meliputi bank BUMN Rp207,1 triliun, BUSN Rp184,8 triliun, BPD Rp28,5 triliun, dan KCBA Rp7,1 triliun.
BI juga menilai transmisi penurunan suku bunga kebijakan ke suku bunga perbankan masih terbatas. Suku bunga deposito 1 bulan turun 68 bps dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,13% pada Januari 2026. Sementara suku bunga kredit baru turun 40 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,80% pada Januari 2026.
Di sektor moneter, pertumbuhan M0 pada Januari 2026 tercatat 11,0% (yoy), sementara uang beredar luas (M2) pada Desember 2025 tumbuh 9,6% (yoy). Dari sisi intermediasi, kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh 9,96% (yoy), sedikit meningkat dari Desember 2025 sebesar 9,69% (yoy). BI memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 berada pada kisaran 8–12%.
Ketahanan perbankan juga disebut tetap kuat. Rasio kecukupan modal (CAR) pada Desember 2025 tercatat 25,89%, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) berada di 2,05% (bruto) dan 0,79% (neto). BI menyatakan akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan KSSK untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Di bidang sistem pembayaran, transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Januari 2026 tetap tumbuh tinggi. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,79 miliar transaksi atau tumbuh 39,65% (yoy). Transaksi QRIS tumbuh 131,47% (yoy). Volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 455 juta transaksi atau tumbuh 34,41% (yoy) dengan nilai Rp1.176 triliun, sedangkan transaksi nilai besar melalui BI-RTGS tercatat 0,86 juta transaksi atau tumbuh 7,60% (yoy) dengan nilai Rp19.555 triliun. Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,41% (yoy) menjadi Rp1.267 triliun pada Januari 2026.
BI menegaskan stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga dan akan terus diperkuat, termasuk untuk memastikan kelancaran transaksi selama periode Ramadhan dan Idulfitri 1447 H. Pada sisi tunai, BI menyiapkan distribusi uang Rupiah melalui program SERAMBI 2026 dan penguatan layanan penukaran di lokasi strategis melalui aplikasi PINTAR.
