Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi menjadi salah satu guncangan eksternal terbesar bagi ekonomi Indonesia pada 2026, terutama jika lonjakan harga energi bertahan dalam periode yang cukup lama.
Menurut Piter, pada awal 2026 prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih terlihat solid. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,0–5,3 persen, ditopang permintaan domestik yang relatif stabil serta mulai membaiknya pertumbuhan kredit. Namun, lonjakan harga energi disebut dapat mengubah dinamika tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkatkan kekhawatiran pasar global seiring naiknya harga minyak dunia dan meningkatnya ketidakpastian pada jalur perdagangan energi internasional. Konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat-Israel juga dinilai meningkatkan risiko gangguan terhadap Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20–30 persen perdagangan minyak dunia.
Piter menilai gangguan pada jalur tersebut berpotensi menciptakan guncangan pasokan energi global yang mendorong lonjakan harga minyak mentah serta meningkatkan volatilitas pasar energi internasional. Dalam situasi seperti ini, ia melihat salah satu kerentanan yang paling awal muncul adalah keterbatasan cadangan energi strategis nasional.
Ia menekankan, bila konflik terjadi di kawasan yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia, negara pengimpor seperti Indonesia perlu lebih waspada. Cadangan energi yang terbatas membuat ruang manuver kebijakan menjadi lebih sempit ketika terjadi gangguan pasokan global.
Cadangan minyak strategis Indonesia diperkirakan hanya mampu menopang kebutuhan sekitar 23–26 hari, masih jauh di bawah standar yang direkomendasikan International Energy Agency (IEA), yakni sekitar 90 hari impor bersih. Dalam kondisi normal, keterbatasan ini mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi pada konteks potensi gangguan pasokan global, kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan energi nasional.
Dari sisi ekonomi, kenaikan harga minyak dinilai dapat meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor, melemahkan daya beli rumah tangga, serta menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Jika harga energi bertahan tinggi dalam waktu cukup lama, Piter menyebut peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah ambang lima persen akan semakin besar.
Tekanan energi yang berkepanjangan juga disebut berpotensi memicu perlambatan konsumsi rumah tangga dan mendorong inflasi melalui kenaikan biaya distribusi barang. Dalam skenario yang lebih ekstrem, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko arus keluar modal dan memperbesar tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.
Piter mengingatkan pengalaman masa lalu menunjukkan guncangan eksternal dapat memengaruhi ekonomi domestik dalam waktu relatif singkat. Pada krisis keuangan global 2008–2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif, tetapi melambat sekitar 1,4 poin persentase dalam satu tahun.
Lonjakan harga minyak juga berpotensi menekan stabilitas nilai tukar rupiah. Harga energi yang lebih tinggi biasanya meningkatkan kebutuhan impor energi, sehingga dapat memperbesar tekanan terhadap neraca eksternal. Selain itu, peningkatan ketidakpastian global cenderung mendorong investor internasional mengalihkan portofolio ke aset yang dianggap lebih aman, sementara mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, sering mengalami volatilitas lebih tinggi.
“Ketika harga energi naik dan ketidakpastian global meningkat, tekanan terhadap nilai tukar rupiah biasanya ikut meningkat. Ini bukan hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga dinamika pergerakan modal global,” ujar Piter.
Meski demikian, Piter menilai kondisi saat ini belum mengarah pada krisis. Fundamental makroekonomi Indonesia disebut masih relatif kuat dibandingkan beberapa periode guncangan sebelumnya, namun situasi tetap memerlukan pengelolaan kebijakan yang hati-hati.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan komunikasi kebijakan ekonomi berjalan jelas, terutama terkait strategi menjaga disiplin fiskal, mengelola tekanan subsidi energi, serta mempertahankan kepercayaan investor. Menurutnya, kejelasan arah kebijakan ekonomi menjadi penting di tengah ketidakpastian global karena pasar akan mencermati bagaimana pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh.
Piter juga menekankan pentingnya transparansi kepada publik mengenai arah perekonomian di tengah eskalasi besar. Komunikasi yang jelas dan tepat waktu dinilai diperlukan agar publik memahami bagaimana pemerintah menilai risiko serta menyiapkan langkah antisipasi.
Selain itu, ia menyebut pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah proyek strategis nasional apabila krisis semakin memburuk, agar ruang fiskal tetap fleksibel dan prioritas belanja dapat disesuaikan ketika tekanan eksternal terhadap anggaran negara meningkat.
Terakhir, Piter menilai penguatan komunikasi yang konsisten dengan investor juga perlu dijalankan, termasuk kepada lembaga pemeringkat dan institusi sell-side, dengan menyampaikan secara jelas langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas fiskal dan mempertahankan kepercayaan pasar.
