GIANYAR – Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi di tengah dinamika ekonomi global, termasuk konflik di Timur Tengah serta tantangan pada sektor pariwisata. Upaya ini difokuskan pada menjaga stabilitas likuiditas dan mempererat koordinasi antarlembaga.

Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, menyampaikan bahwa kondisi saat ini masih berjalan normal, namun kewaspadaan tetap diperlukan terhadap faktor eksternal yang tidak terencana. Ia mencontohkan konflik internasional yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan dan biaya transportasi.

Di sela rapat koordinasi pada Rabu (11/3) di Kantor BKS LPD Gianyar, Cendikiawan menekankan bahwa kekuatan LPD bertumpu pada organisasi dan sinergi. Menurutnya, koordinasi terus dilakukan dengan pembina dan BPD Bali sebagai langkah antisipasi, bukan karena rasa takut.

Sejumlah poin menjadi perhatian BKS LPD, di antaranya mengikuti kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi terhadap sektor UMKM, serta memastikan ketersediaan dana agar operasional LPD tetap sehat dan mampu melayani krama desa. Kepala LPD Talepud, Tegallalang, Gianyar, juga menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin dalam setiap pengambilan keputusan keuangan.

Selain aspek teknis, Cendikiawan menyoroti perlunya menjaga suasana kondusif di internal desa adat. Ia menyebut komunikasi intensif dengan penyarikan, tokoh masyarakat, dan pengurus LPD di tingkat akar rumput sebagai prioritas.

“Prinsip kita adalah kerja sama, koordinasi, komunikasi, dan harmonisasi, hal ini harus dijaga baik dengan pengurus maupun tokoh masyarakat agar tercipta suasana kondusif di desa adat,” ujarnya.

Melalui penguatan internal dan kolaborasi eksternal tersebut, BKS LPD menyatakan optimistis LPD dapat mempertahankan perannya sebagai pilar ekonomi krama Bali di tengah berbagai tantangan.