Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar sosialisasi mengenai tugas, fungsi, serta capaian kinerja BPH Migas Tahun Anggaran 2020 di Premier Hotel, Pekanbaru, Riau, Jumat (13/11/2020). Kegiatan ini dilaksanakan bersama DPR RI dan dihadiri sekitar 200 peserta dari unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta mahasiswa dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad, Anggota DPR RI Willy Aditya, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, serta Sales Area Manager Riau PT Pertamina (Persero) Wira Pratama.
Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Willy Aditya menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan BPH Migas dalam penyelenggaraan sosialisasi. Ia mengajak peserta memanfaatkan forum tersebut untuk berdialog dan berdiskusi guna memahami aspek hilirisasi migas.
Henry Ahmad menjelaskan BPH Migas mendapat tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta gas bumi melalui pipa. Menurutnya, meski berada dalam situasi pandemi, BPH Migas tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Ia menambahkan, sosialisasi diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi BPH Migas, sekaligus menjadi sarana penyampaian masukan dan aspirasi terkait pelaksanaannya. Henry juga mengharapkan peran aktif peserta dalam menyampaikan kondisi penyaluran BBM di wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru, agar ketersediaan BBM bagi masyarakat dapat terjamin.
Sementara itu, Sales Area Manager Riau Pertamina, Drestanto Nandiwardhana, memaparkan alur pendistribusian BBM dan sejumlah penugasan yang dijalankan Pertamina. Ia menyebut Pertamina ditugaskan oleh BPH Migas untuk mencatat nomor polisi kendaraan dan menerapkan IT Noozel. Selain itu, Pertamina menjalankan Program BBM Satu Harga yang diperuntukkan bagi wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Untuk Provinsi Riau, program tersebut berada di Kabupaten Pelalawan.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mencari mitra kerja untuk membangun SPBU mini di wilayah-wilayah terpencil.
