Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan. Penguatan pemahaman masyarakat dinilai krusial untuk melindungi pengguna dari berbagai risiko, termasuk penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan inklusi keuangan tersebut perlu diimbangi dengan literasi yang memadai agar masyarakat mampu memahami risiko dari penggunaan produk dan layanan keuangan digital.
“Literasi dan inklusi keuangan di Indonesia perlu terus ditingkatkan. [Memang] sudah ada kemajuan dari tahun ke tahun, tapi perlu terus ditingkatkan,” kata Perry dalam agenda Aksi KLIK dan Aku Bisa Sejahtera yang digelar secara hybrid, Jumat (6/3/2026).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 92,74%. Angka ini mendekati target jangka panjang pemerintah, yakni inklusi keuangan sebesar 98% pada 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Meski demikian, Perry menilai tantangan utama saat ini adalah memastikan peningkatan inklusi keuangan berjalan seiring dengan peningkatan literasi masyarakat. Menurutnya, inklusi tidak hanya berarti masyarakat memiliki akses atau menggunakan layanan keuangan digital, seperti QRIS atau rekening perbankan, tetapi juga memahami risiko dan cara menggunakan layanan tersebut dengan aman.
