Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi secara komprehensif dampak penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz terhadap perekonomian Indonesia. Ia menilai perkembangan tersebut serius karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang berpengaruh langsung pada stabilitas ekonomi global.
Menurut Amelia, gangguan di Selat Hormuz bukan sekadar persoalan regional, melainkan dapat berdampak luas terhadap rantai pasok energi dunia. Karena itu, ia menekankan pemerintah perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul akibat situasi tersebut.
Ia merujuk data U.S. Energy Information Administration (EIA) yang menyebut sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melewati Selat Hormuz. Jika jalur itu terganggu, Amelia menilai volatilitas harga minyak dunia hampir pasti meningkat dan pada akhirnya memengaruhi perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.
Amelia menyebut Indonesia sebagai negara net importir minyak dinilai rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah. Kenaikan harga global, kata dia, berpotensi meningkatkan beban subsidi energi, memberi tekanan pada APBN, memengaruhi nilai tukar rupiah, hingga mendorong inflasi domestik.
Ia menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara maupun daya beli masyarakat.
Untuk mitigasi, Amelia mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, serta Bank Indonesia. Koordinasi itu dinilai penting untuk mengurangi risiko fiskal dan moneter akibat potensi lonjakan harga minyak.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengamanan cadangan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan menjaga stabilitas distribusi energi di dalam negeri.
Amelia juga meminta percepatan diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, guna mengurangi ketergantungan pada kawasan yang terdampak konflik.
Di sisi anggaran, ia mengingatkan pemerintah menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk kemungkinan penyesuaian asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi konflik berlangsung dalam waktu lama.
Pada tingkat internasional, Amelia mendorong pemerintah aktif melakukan diplomasi melalui jalur bilateral maupun multilateral untuk menjaga stabilitas kawasan dan memastikan kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.
Menurutnya, situasi tersebut tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, sekaligus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global.
