Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) strategis dalam mengontrol dan mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menurut dia, pengawasan tersebut mencakup berbagai daerah, termasuk Lamongan, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan Nasyirul dalam kegiatan Sosialisasi Tugas, Fungsi, dan Capaian Kinerja BPH Migas Tahun Anggaran 2020 yang digelar di Hotel Aqiilah, Lamongan, Senin (19/10/2020). Kegiatan tersebut juga menghadirkan Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro serta SBM Rayon V Surabaya PT Pertamina (Persero) Dany Hutama Aji sebagai narasumber.
Nasyirul mengatakan penerapan teknologi IT Nozzle di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dinilai dapat memudahkan verifikasi dan meningkatkan akurasi pengawasan BPH Migas. Ia menyebutkan terdapat sekitar 7.000 SPBU di seluruh Indonesia yang pengaturannya berada dalam kewenangan BPH Migas, termasuk terobosan lain terkait penyaluran.
Ia juga menyinggung pembangunan pipa transmisi gas Semarang–Gresik yang disebut telah rampung. Ruas pipa tersebut merupakan hasil lelang BPH Migas dengan PT Pertamina Gas sebagai pemenang. Menurut Nasyirul, keberadaan pipa transmisi itu berpotensi berdampak positif bagi masyarakat Lamongan karena dapat mendorong pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) melalui pembangunan jaringan distribusi.
Terkait jargas, Nasyirul menyatakan harga jargas yang ditetapkan BPH Migas lebih murah dibanding harga pasar gas tabung elpiji 3 kilogram dan 12 kilogram, sekaligus memberikan kemudahan karena masyarakat tidak perlu lagi mengangkat tabung.
Nasyirul juga menyoroti kondisi produksi dan kebutuhan BBM nasional. Ia menyebut produksi BBM nasional sekitar 700.000 barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 1,5 juta barel per hari, sehingga kekurangan pasokan perlu ditutup melalui impor. Dalam konteks itu, ia menilai keberadaan BPH Migas penting untuk mengatur penyaluran.
Sementara itu, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro menjelaskan BPH Migas merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM dan jaringan gas bumi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ia menegaskan BPH Migas merupakan badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Bambang menyampaikan BPH Migas berupaya memastikan ketersediaan BBM untuk menunjang kegiatan di setiap daerah, termasuk Lamongan, serta memastikan kuota yang ditetapkan dapat terpenuhi. Ia juga menambahkan BPH Migas menjaga agar pendistribusian BBM, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT), ke seluruh wilayah Indonesia tetap terjamin.
Untuk pengaturan dan pengawasan gas bumi melalui jaringan pipa, Bambang mengatakan BPH Migas memiliki kewenangan menetapkan tarif pengangkutan (toll fee) jaringan transmisi serta harga jargas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Hingga saat ini, BPH Migas disebut telah menetapkan 63 toll fee pada ruas transmisi dan distribusi, serta menetapkan harga jargas di 52 kabupaten/kota yang telah memiliki jaringan distribusi.
Bambang menyebut gas yang disalurkan melalui pipa dinilai lebih murah dibanding harga pasar gas tabung elpiji 3 kilogram dan 12 kilogram. Ia juga mengatakan tekanan gas pipa lebih rendah sehingga risikonya lebih kecil, serta penggunaan gas melalui jaringan distribusi dapat mengurangi konsumsi LPG tabung.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang memaparkan kuota JBT dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang ditetapkan BPH Migas. Untuk Kabupaten Lamongan, kuota JBT solar tahun 2020 tercatat sebesar 97.465 kiloliter (KL), dengan realisasi hingga September 66.442 KL atau 68%. Sementara kuota JBKP premium sebesar 15.396 KL, dengan realisasi hingga September 9.144 KL atau 59%.
Penyaluran JBT solar dan premium penugasan di Lamongan dilakukan melalui 27 SPBU dan 3 SPBN Pertamina, serta 1 SPBKB dan 1 SPBN PT AKR Corporindo.
SBM Pertamina Rayon V Surabaya Dany Hutama Aji menyatakan Pertamina menjalankan tugas sebagai operator penyaluran BBM, termasuk solar subsidi dan premium, berdasarkan penugasan dan kuota dari BPH Migas. Ia menjelaskan untuk wilayah MOR V Jatimbalinus, khususnya Jawa Timur, terdapat enam depot yakni Surabaya, Tuban, Malang, Madura, Madiun, dan Banyuwangi. Produk yang disalurkan mencakup berbagai jenis, mulai dari gasoline, premium, pertalite, pertamax, solar, pertamax dex, hingga produk lain seperti oli, aspal, dan avtur.
Selain itu, Pertamina juga mengembangkan mini SPBU atau Pertashop/SPBU modular untuk wilayah yang belum memiliki penyalur. Di Lamongan, disebut terdapat tiga Pertashop yang telah beroperasi, masing-masing di Kecamatan Sukorame, Laren, dan Solokuro.
Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan sesi dialog yang mendapat respons tinggi dari peserta, termasuk terkait pengembangan Pertashop dan rencana jaringan distribusi gas. Selama acara, peserta disebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
