Pakar ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta mengimbau masyarakat tidak terjebak aksi panic buying bahan bakar minyak (BBM) maupun bahan pokok di tengah meningkatnya eskalasi konflik AS-Israel dan Iran. Masyarakat didorong menerapkan pola konsumsi bijak (smart consumption) serta pengelolaan keuangan yang terukur untuk menghadapi potensi kenaikan harga.

Guru Besar Ilmu Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. Didit Welly Udjianto, M.S., menilai panic buying justru berisiko memicu kelangkaan barang dan mendorong harga naik lebih tajam. Ia menyarankan langkah jangka pendek berupa penghematan konsumsi BBM, bukan membeli berlebihan karena kekhawatiran.

“Panic buying justru akan menimbulkan kelangkaan barang-barang dan meningkatkan harga jadi lebih tajam,” ujar Prof. Didit di Kampus UPN “Veteran” Yogyakarta.

Dosen Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr. Sultan, S.E., M.Si., menambahkan bahwa perilaku tersebut dapat menciptakan inflasi psikologis. Menurutnya, panic buying merupakan perilaku kelompok ketika konsumen membeli produk dalam jumlah besar untuk mengantisipasi bencana, sehingga ketersediaan menipis dan harga meningkat.

Dr. Sultan menjelaskan konflik militer AS-Iran memicu ketidakpastian ekonomi global, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia. Ia menyebut harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus 100 dolar AS per barel pada Senin (9/3/2026), seiring penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur transit lebih dari 20% minyak dunia.

Kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi menambah beban subsidi energi dalam APBN. Dr. Sultan menyampaikan sekitar 25% impor minyak mentah dan 30% LPG Indonesia berasal dari Timur Tengah, sehingga konflik di kawasan tersebut dapat langsung memengaruhi biaya energi Indonesia.

Dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dipatok 70 dolar AS per barel. Sementara per Februari 2026, harga ICP disebut naik menjadi 68,79 dolar AS per barel akibat kondisi geopolitik global yang mengganggu pasokan dan berdampak pada harga minyak dunia.

Menurut Dr. Sultan, kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN berisiko membengkakkan subsidi energi dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja sosial maupun sektor produktif lain. “Jika harga minyak dunia naik 10 dolar AS per barel, maka beban subsidi energi Indonesia dapat bertambah sekitar Rp 50 triliun,” ujarnya.

Situasi ketidakpastian global ini juga bertepatan dengan momentum Lebaran 2026. Prof. Didit mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak mengelola keuangan karena ada potensi kenaikan harga barang pasca-Lebaran. Ia menilai konflik global dapat mengganggu rantai pasok pangan dan memicu lonjakan harga komoditas, sementara kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat meningkatkan biaya logistik dan produksi yang pada akhirnya memengaruhi harga jual. Di sisi lain, pemerintah disebut masih menahan harga BBM subsidi.

Prof. Didit menganjurkan masyarakat mengalokasikan dana untuk kebutuhan pokok dan memangkas pengeluaran non-esensial. Ia juga menyebut diversifikasi ke aset yang lebih stabil, seperti emas atau obligasi, dapat menjadi langkah antisipasi.

Senada, Dr. Sultan meminta masyarakat memprioritaskan konsumsi pada kebutuhan pokok serta mempertimbangkan konsumsi produk lokal untuk memperkuat ekonomi domestik saat ketidakpastian global. Ia juga mengingatkan agar menghindari konsumsi berlebihan maupun pembelian impulsif yang dilakukan secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Dr. Sultan memandang potensi kenaikan harga barang setelah Lebaran 2026 cukup besar karena kombinasi beberapa faktor, mulai dari kenaikan harga energi global akibat gangguan pasokan minyak, pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya barang impor, lonjakan permintaan saat Lebaran sebagai musim konsumsi puncak, hingga kenaikan biaya distribusi karena konflik di Timur Tengah mendorong biaya logistik global.

Meski demikian, Prof. Didit menekankan penerapan smart consumption bukan berarti menahan konsumsi secara total. Ia mengingatkan penurunan konsumsi dapat menekan penjualan barang dan jasa, yang berpotensi berdampak pada pendapatan pelaku usaha, terutama UMKM.

Dr. Sultan juga menilai masyarakat tidak perlu menahan konsumsi secara ekstrem saat Lebaran 2026, melainkan mengarah pada konsumsi yang rasional dan produktif. Ia menyebut konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia, bahkan sekitar 90% aktivitas ekonomi berasal dari permintaan domestik. Karena itu, penahanan konsumsi secara drastis dinilai dapat memperlambat ekonomi domestik.

Dalam kondisi tersebut, keduanya menekankan pentingnya perubahan pola konsumsi: berperilaku bijak dalam berbelanja, mengutamakan produk lokal, dan menghindari panic buying.