Diskusi geopolitik yang digelar Forum Arus Dunia bersama Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026), menyoroti memudarnya dominasi Amerika Serikat dalam sistem dunia. Dalam forum tersebut, peserta menilai hegemoni Washington tidak lagi berada di puncaknya dan dunia bergerak menuju tatanan multipolar.
Ketua Umum GKB-NU Hery Haryanto Azumi yang menjadi narasumber tunggal menyebut kemunduran hegemoni Amerika Serikat sebagai proses historis yang menurutnya hampir tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible). Ia menilai dominasi global Amerika kini menghadapi berbagai kontradiksi internal yang perlahan menggerogoti fondasi kepemimpinannya.
“Hegemoni Amerika tidak hilang sepenuhnya, tetapi sedang mengalami penurunan dan akan bertransformasi dalam sistem multipolar, di mana beberapa kekuatan global baru akan hadir berdampingan,” kata Hery.
Hery menjelaskan, dominasi Amerika Serikat mencapai puncaknya setelah Perang Dunia II, ketika banyak negara besar mengalami kehancuran ekonomi dan industri. Dalam situasi itu, Amerika muncul sebagai kekuatan dengan kapasitas ekonomi dan industri yang relatif utuh.
Ia menyebut Amerika kemudian menjadi aktor utama dalam pembentukan tatanan dunia baru pasca Konferensi Yalta 1945 bersama Uni Soviet. Pada masa itu, Uni Soviet menguasai sekitar sepertiga dunia, sementara wilayah lainnya berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Hery juga menyinggung Marshall Plan sebagai program rekonstruksi untuk memulihkan ekonomi 16 negara Eropa Barat, serta kebijakan serupa yang diterapkan di Asia Timur, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.
Menurut Hery, geopolitik global sejak akhir Perang Dunia II telah melewati tiga fase utama. Pertama, periode 1945–1970 ketika Amerika berada pada puncak hegemoni global. Kedua, fase 1970–2001 saat dominasi itu mulai melemah dan Washington berupaya menunda dampak penurunan pengaruhnya. Ketiga, sejak 2001 hingga sekarang, ketika Amerika berupaya memulihkan posisi melalui kebijakan yang cenderung unilateral, namun dinilai justru mempercepat erosi kepemimpinannya.
“Kebiasaan bertindak unilateral membuat Amerika semakin terisolasi dan kehilangan peluang besar untuk memimpin dunia secara kolaboratif setelah runtuhnya Uni Soviet,” ujar Hery, yang juga disebut sebagai mantan Ketua Umum PMII.
Dalam diskusi itu, Hery turut menyinggung perubahan peta kekuatan global setelah tragedi 9/11 pada 2001. Ia menilai peluncuran Global War on Terrorism (GWOT) memicu berbagai intervensi militer dan perubahan rezim di sejumlah kawasan, mulai dari Timur Tengah hingga Afrika Utara.
Menurutnya, fokus Washington pada agenda keamanan global membuka ruang bagi kebangkitan kekuatan lain, terutama Tiongkok. Ia menyebut momentum penting terjadi ketika Tiongkok resmi bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 11 Desember 2001, yang kemudian diikuti perluasan pengaruh ekonomi dan geopolitik Beijing secara bertahap.
Hery merujuk buku The Hundred-Year Marathon karya mantan pejabat pertahanan Amerika Michael Pillsbury, yang menggambarkan strategi jangka panjang Tiongkok untuk menyaingi dominasi Amerika melalui langkah bertahap lintas generasi. “Fenomena naik dan turunnya kekuatan besar adalah hukum sejarah. Tidak ada hegemoni yang bersifat permanen,” katanya.
Meski demikian, Hery menilai kebangkitan Tiongkok tidak otomatis melahirkan hegemon baru yang sepenuhnya menggantikan Amerika. Ia menilai dunia sedang memasuki fase transisi yang kompleks antara hegemoni lama dan kemungkinan konfigurasi kekuatan baru.
Di tengah perubahan tersebut, Hery menilai Indonesia memiliki peluang strategis sebagai middle power untuk memainkan peran lebih besar dalam membentuk tatanan dunia baru. Ia menyebut negara-negara Global South seperti Brasil, India, Afrika Selatan, dan Indonesia memiliki posisi penting untuk menegosiasikan arah sistem dunia di tengah ketidakpastian global.
“Ketika hegemoni lama mengalami dekadensi dan hegemon baru belum sepenuhnya dipercaya, ruang bagi kekuatan menengah untuk berperan menjadi semakin terbuka,” ujarnya.
Hery juga menyinggung posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS dan kerja sama ekonomi global lainnya. Ia menilai Indonesia memiliki modal historis untuk memimpin solidaritas Global South, merujuk pada peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok.
“Presiden Prabowo memiliki peluang untuk memperbesar poros Global South dan menghidupkan kembali spirit kepemimpinan negara-negara Selatan,” kata Hery.
Ia menegaskan agenda Global South, menurutnya, bukan untuk menciptakan konflik baru, melainkan mendorong sistem dunia yang lebih adil dan seimbang. Hery menyebut peran negara-negara berkembang perlu diarahkan untuk memperkuat perdamaian global, memperluas keadilan internasional, serta membangun tatanan multipolar yang lebih manusiawi.
“Global South tidak bertujuan menghapus eksistensi negara lain atau memperdalam konflik. Tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan dunia, menegosiasikan perdamaian, dan membangun sistem global yang lebih setara,” pungkasnya.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, diskusi tersebut menutup dengan sorotan pada harapan publik terhadap langkah konkret Indonesia untuk kembali memainkan peran strategis sebagai penggerak solidaritas Global South di panggung internasional.
