Gejolak ekonomi global kembali menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ketegangan politik di sejumlah kawasan dunia yang memicu kenaikan harga energi serta perlambatan ekonomi global dinilai berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia, termasuk keberlanjutan program pembangunan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Imamudin Yuliadi, menilai dinamika global dapat berdampak langsung pada indikator makroekonomi Indonesia. Salah satu risiko yang muncul adalah melemahnya permintaan ekspor komoditas Indonesia seiring kontraksi ekonomi di negara-negara mitra dagang.
“Ketika ekonomi global melambat, kebutuhan terhadap komoditas dari negara berkembang seperti Indonesia ikut menurun,” ujar Imamudin, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, bila kondisi tersebut terjadi secara luas, surplus neraca perdagangan Indonesia berpotensi tergerus. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, surplus perdagangan menjadi salah satu penyangga stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Imamudin, penurunan surplus dapat memengaruhi ketahanan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan keseimbangan fiskal. Di saat bersamaan, kenaikan harga minyak dunia juga membawa konsekuensi bagi perekonomian domestik. Jika harga energi internasional terus meningkat, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah: menyesuaikan harga BBM di dalam negeri atau meningkatkan subsidi energi untuk menahan kenaikan harga.
Namun, peningkatan subsidi energi dinilai dapat berdampak pada pengelolaan anggaran negara. Ketika alokasi subsidi membesar, ruang fiskal untuk menjalankan berbagai program pembangunan berisiko menyempit.
“Program prioritas, termasuk program sosial seperti MBG, berpotensi menghadapi tekanan anggaran apabila kondisi fiskal semakin terbatas,” kata Imamudin.
Dalam konteks ini, ia menilai keberlanjutan program MBG menjadi bagian dari tantangan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Program yang menargetkan peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dinilai memiliki potensi dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Meski demikian, implementasi dan keberlanjutannya tetap bergantung pada kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
Imamudin juga menilai dampak MBG terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih memerlukan kajian lebih mendalam karena kemungkinan berbeda di tiap daerah. Variasi tersebut dipengaruhi kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam rantai pasok program.
Menurutnya, daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG berpeluang memperoleh manfaat ekonomi lebih besar. Sebaliknya, bila rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda terhadap perekonomian daerah dinilai menjadi terbatas.
Selain faktor ekonomi, Imamudin menyoroti tantangan pelaksanaan program, termasuk pemberitaan mengenai kasus keracunan makanan pada siswa yang mengonsumsi makanan MBG. Ia menilai hal itu menegaskan pentingnya pengawasan kualitas pangan, serta penerapan standar keamanan pangan yang ketat agar tujuan peningkatan gizi tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya praktik rente oleh oknum tertentu. Jika program dimanfaatkan semata untuk mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan tujuan sosial, maka manfaatnya bagi masyarakat dapat berkurang. Karena itu, transparansi dan pengawasan pengelolaan anggaran dinilai penting untuk memastikan efektivitas MBG.
Salah satu langkah yang disarankan adalah mengkaji secara rinci proporsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembelian bahan pangan dari daerah setempat. Imamudin menilai semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok disebut menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan dengan baik. Stabilitas harga, menurut Imamudin, sangat bergantung pada ketersediaan pasokan pangan di pasar, sehingga kelancaran distribusi dan produksi pangan perlu dijaga.
Ia menambahkan, pelaksanaan MBG yang bertepatan dengan bulan Ramadan dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi pangan di daerah. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan dinilai bisa menjadi peluang untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan pangan.
“Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.
Imamudin menegaskan, dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat, program MBG dinilai berpeluang tetap berjalan efektif meski menghadapi tekanan ekonomi global. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan sosial dengan penguatan ekonomi lokal disebut menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
