Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan kembali menegaskan satu hal: dalam banyak konflik modern, energi kerap menjadi pemicu dan titik rawan yang menentukan dampaknya ke ekonomi global. Perhatian dunia tidak hanya tertuju pada pergerakan militer, tetapi juga pada jalur distribusi energi yang vital, salah satunya Selat Hormuz di Timur Tengah.
Berdasarkan data U.S. Energy Information Administration, sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz setiap hari. Dengan porsi sebesar itu, gangguan sekecil apa pun di jalur tersebut berpotensi memicu gejolak harga energi dunia.
Pola dampak ekonomi akibat konflik juga berulang. Ketika eskalasi terjadi, harga minyak cenderung naik. Kenaikan ini kemudian mendorong biaya transportasi meningkat, yang pada akhirnya menekan berbagai sektor ekonomi.
Bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia, volatilitas harga minyak dunia tidak hanya dipandang sebagai isu pasar, melainkan juga memengaruhi ruang fiskal. Pemerintah pusat selama ini menahan dampak kenaikan harga energi melalui skema subsidi dan kompensasi BBM. Namun, data Kementerian Keuangan menunjukkan kebijakan tersebut membawa konsekuensi fiskal yang tidak kecil, terutama ketika harga minyak dunia bergerak tajam.
Dalam situasi seperti itu, ketahanan ekonomi tidak semata menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah ikut menghadapi pertanyaan penting: seberapa kuat struktur anggaran mereka jika gejolak energi global terus berlanjut?
Selama puluhan tahun, sistem transportasi dan mobilitas pemerintahan bertumpu pada bahan bakar fosil. Kendaraan operasional, distribusi logistik, hingga aktivitas birokrasi sehari-hari masih sangat bergantung pada BBM. Sementara itu, International Energy Agency mencatat sektor transportasi merupakan salah satu konsumen energi berbasis minyak terbesar di dunia.
Konsekuensinya, setiap kenaikan harga energi global pada akhirnya dapat terasa hingga level paling bawah dalam sistem ekonomi, termasuk pada perhitungan biaya operasional pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong isu energi dipandang bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari ketahanan ekonomi jangka panjang.
Sejumlah negara mulai melakukan diversifikasi energi bukan semata karena tekanan perubahan iklim, melainkan juga untuk mengurangi ketergantungan pada pasar energi global yang dinilai tidak stabil. Dalam konteks ini, transisi energi dipahami sebagai strategi adaptasi.
Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission pada 2060 dan mendorong percepatan penggunaan energi yang lebih bersih, termasuk melalui elektrifikasi transportasi lewat berbagai kebijakan nasional. Langkah-langkah tersebut kerap memunculkan perdebatan publik, namun di baliknya terdapat pertanyaan mendasar: bagaimana menyiapkan sistem ekonomi agar tidak terlalu rentan terhadap guncangan global.
Ketika dunia masih berebut energi melalui konflik dan dinamika geopolitik, daerah-daerah di Indonesia dihadapkan pada pilihan: tetap bergantung sepenuhnya pada sistem lama atau mulai memikirkan struktur energi yang lebih tahan terhadap guncangan. Pada akhirnya, ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh stabilitas hari ini, melainkan oleh kesiapan menghadapi ketidakpastian di masa depan.
