JAKARTA — Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) yang juga Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Hery Gunardi, menilai industri perbankan Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, ia menekankan perlunya strategi antisipatif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Hery dalam forum CFO PERBANAS bertema “Driving Acceleration with Accountability” yang digelar di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Acara itu turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Hery menjelaskan, fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level solid. Pertumbuhan kredit per Januari 2026 tercatat 9,96 persen secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63 persen YoY.
Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 10,8 persen YoY. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berada di kisaran 2,14 persen dan ketahanan permodalan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,9 persen.
Namun, Hery mengingatkan bahwa sejumlah indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. “Beberapa indikator profitabilitas memang menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ujarnya.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong kenaikan inflasi energi dan harga pangan. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi kinerja sektor usaha dan meningkatkan risiko kredit bermasalah.
Dalam situasi seperti itu, Hery menilai perbankan perlu lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset. Ia memaparkan tiga langkah mitigasi yang dinilai penting.
Pertama, memperkuat manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, bank perlu menerapkan early warning system untuk mengantisipasi potensi peningkatan NPL serta memperketat disiplin penyaluran kredit dengan pendekatan risk-based pricing.
Kedua, memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai guna menghadapi potensi volatilitas arus dana. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat indikator likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Hery menekankan pentingnya bantalan arus kas yang cukup menghadapi ketidakpastian pasar.
Ketiga, mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif. Selain itu, bank perlu memperkuat strategi lindung nilai (hedging) terhadap eksposur valuta asing serta mengelola maturity mismatch pada pendanaan valas.
Hery menegaskan langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, agar aktivitas perdagangan nasional tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi global.
Senada dengan itu, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menyatakan kondisi industri perbankan nasional masih tergolong resilien, terutama dari sisi permodalan. Ia juga menilai likuiditas masih memadai, dengan seluruh indikator utama berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan regulator.
