Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) yang juga Direktur Utama BRI Hery Gunardi menilai industri perbankan Indonesia masih menunjukkan resiliensi di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, ia menekankan perlunya strategi antisipatif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus menopang keberlanjutan pertumbuhan.
Pernyataan itu disampaikan Hery dalam forum CFO PERBANAS bertema “Driving Acceleration with Accountability” yang digelar di Jakarta, Jumat (6/3).
Hery menjelaskan, fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level solid. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96% secara tahunan (year-on-year/YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63% YoY.
Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,48% YoY. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) disebut masih terjaga di kisaran 2,14%, sementara ketahanan permodalan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87%.
Meski sejumlah indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional, Hery mengingatkan perbankan tetap perlu waspada. Ia menilai, sekalipun prospek industri perbankan secara umum masih cukup baik, potensi risiko ke depan perlu diantisipasi.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi memicu inflasi energi dan kenaikan harga pangan. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, ketidakpastian ekonomi dapat menekan kinerja sektor usaha sehingga berpotensi meningkatkan risiko NPL.
Situasi itu, kata Hery, menuntut perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset. Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, ia mendorong penguatan langkah mitigasi risiko dengan menyiapkan sejumlah protokol spesifik.
Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, perbankan perlu menerapkan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta melakukan pengetatan disiplin kredit dan penerapan risk-based pricing.
Kedua, perbankan diminta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Hery menegaskan, perbankan perlu memiliki bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan Indonesia perlu mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) atas eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing.
Hery menilai langkah tersebut penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, agar aktivitas perdagangan nasional tetap berjalan lancar.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah menyatakan kondisi perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan.
Ia juga menambahkan, dari sisi likuiditas, kondisinya dinilai masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan regulator.
