Jakarta — Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong penguatan literasi keuangan haji di tengah tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

Menurut Hidayat, sosialisasi terkait pengelolaan dana haji perlu terus diperluas agar masyarakat memahami bahwa dana haji dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh jamaah.

Ia menilai literasi keuangan haji penting agar masyarakat tidak hanya memahami aspek ibadah, tetapi juga tata kelola keuangan yang menopang keberlangsungan penyelenggaraan haji secara berkelanjutan. Selain itu, literasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat turut mengawasi pengelolaan dana haji sehingga tetap berjalan amanah, memberikan manfaat, dan terhindar dari pelanggaran hukum.

Hidayat menyebut dana haji pada 2025 mencapai lebih dari Rp180 triliun. Ia juga menyampaikan bahwa dalam pengelolaannya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak tujuh kali berturut-turut.

Ia mengatakan capaian tersebut perlu terus disosialisasikan untuk memperkuat kepercayaan publik. Dengan meningkatnya pemahaman dan kepercayaan, ia berharap semakin banyak masyarakat, termasuk generasi muda, yang menabung dan merencanakan ibadah haji sejak dini, bahkan berangkat pada usia muda.

Hidayat menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal BPKH agar pengelolaan keuangan haji berjalan amanah dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh jamaah dan umat.