Lembaga kajian Indonesia Democracy and Reform Center (IDRC) menyatakan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat. IDRC menilai situasi tersebut berpotensi mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah dan memicu dampak ekonomi global yang dapat turut dirasakan Indonesia.
Founder IDRC, M. Julianda Arisha, mengatakan rangkaian serangan dan serangan balasan yang kian intens tidak bisa dipandang sebagai persoalan yang jauh dari kepentingan Indonesia. Menurutnya, perkembangan konflik dapat memicu volatilitas harga energi, peningkatan biaya logistik, dan gangguan rantai pasok global.
“Dampaknya bisa segera terasa melalui volatilitas harga energi dan biaya logistik, gangguan rantai pasok, serta peningkatan risiko disinformasi yang memecah kohesi sosial di dalam negeri,” ujar Julianda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
IDRC juga menilai konflik yang memanas berpotensi mengancam jalur maritim strategis yang selama ini menjadi rute distribusi energi dunia. Jika eskalasi terus meningkat, kondisi tersebut dinilai dapat memicu gejolak pasar energi global dan menambah tekanan terhadap perekonomian banyak negara.
Atas dasar itu, IDRC mendorong pemerintah Indonesia menempatkan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan terdampak sebagai prioritas utama. Pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif berbasis skenario, mengingat dinamika konflik dapat berubah cepat dan berdampak lintas negara.
Sejumlah langkah yang disarankan meliputi penguatan pemutakhiran data WNI di luar negeri, peningkatan komunikasi darurat antarpemerwakilan diplomatik, serta penyiapan rute evakuasi bertingkat, mulai dari jalur komersial, penerbangan charter, hingga koridor kemanusiaan jika situasi memburuk.
Dalam aspek diplomasi, IDRC menilai Indonesia sebaiknya tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif dengan mendorong upaya de-eskalasi serta perlindungan warga sipil. Pemerintah juga dinilai perlu memaksimalkan peran di forum multilateral dan menjaga jalur komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat.
IDRC mencatat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebelumnya telah menyampaikan sikap yang mendorong mediasi dan menyesalkan memburuknya situasi setelah runtuhnya proses negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik.
Selain diplomasi, IDRC menyoroti kebutuhan kesiapan pemerintah menghadapi potensi dampak ekonomi domestik. Pemerintah diminta menyiapkan paket mitigasi untuk mengantisipasi guncangan harga energi dan logistik, termasuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta memastikan kelancaran distribusi.
Menurut Julianda, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, ketahanan ekonomi rumah tangga menjadi garis pertahanan pertama masyarakat. Karena itu, kebijakan stabilisasi ekonomi dinilai perlu disiapkan sejak dini sebelum dampak krisis meluas ke pasar.
IDRC turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang konsisten dan berbasis verifikasi agar masyarakat tidak terjebak hoaks, provokasi, maupun polarisasi yang kerap muncul dalam situasi konflik internasional.
“Indonesia harus bergerak cepat melindungi warganya, tetap tegas pada prinsip perdamaian dan kemanusiaan, serta cermat menutup celah dampak ekonomi yang bisa menekan rakyat. Di tengah eskalasi seperti ini, ketenangan kebijakan dan disiplin tata kelola adalah kunci,” ujar Julianda.
