Ketegangan yang meluas hingga negara-negara Teluk dan bahkan sebuah negara Eropa memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi “guncangan” inflasi serta dampak negatifnya bagi pertumbuhan ekonomi global. Kekhawatiran itu menguat seiring kampanye militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai berisiko mengganggu pasokan energi dan kelancaran perdagangan internasional.
Sejak awal 2026, harga minyak mentah Brent telah naik sekitar 43%. Dalam tiga hari pertama konflik saat ini saja, harganya meningkat sekitar 22% dan menembus level di atas 85 dolar AS per barel. Pergerakan cepat ini membuat pasar mempertanyakan apakah dunia sedang menuju skenario serupa dengan 2022, ketika perang di Ukraina mendorong lonjakan harga energi.
Meski demikian, sejumlah ahli menilai perbandingan langsung dengan 2022 perlu dilakukan dengan hati-hati. Pada periode tersebut, minyak Brent sempat mencapai 120 dolar AS per barel. Dalam konteks saat ini, skenario dasar yang banyak dibahas bukanlah keruntuhan sistemik, melainkan guncangan pasokan. Besarnya dampak dinilai sangat bergantung pada durasi dan intensitas gangguan, serta sejauh mana efeknya merembet ke sektor ekonomi lain.
Sumber utama kekhawatiran pasar terkait dengan posisi Iran yang menguasai Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar seperlima minyak dan gas dunia setiap hari. Teheran telah memperingatkan dapat menyerang kapal apa pun yang melintas di kawasan tersebut. Artinya, persoalan yang mengemuka bukan semata kekurangan minyak, melainkan kemampuan mengangkut minyak keluar dari wilayah Teluk, yang berpotensi mengganggu rantai pasokan global.
Para ahli menilai isu kunci bukan hanya seberapa tinggi harga bahan bakar naik dalam waktu dekat, melainkan apakah kenaikan itu akan mendorong indeks harga konsumen dan indeks harga produsen, sehingga memengaruhi ekspektasi inflasi secara lebih luas. Ketika harga minyak dan gas meningkat, biaya bensin, solar, listrik, dan gas rumah tangga ikut naik dan langsung menekan indeks harga konsumen. Kenaikan biaya energi juga berdampak pada sektor industri, restoran, hotel, dan ritel karena energi merupakan input penting dalam operasional.
Tekanan tambahan datang dari lonjakan biaya asuransi maritim yang dilaporkan meningkat tajam, berpotensi hingga 50% menurut S&P. Kenaikan ini memperbesar ongkos transportasi. Perubahan rute pengiriman, pembatalan kapal, dan waktu pengiriman yang lebih panjang menciptakan hambatan logistik, sehingga bukan hanya energi yang menjadi lebih mahal, tetapi juga bahan baku, komponen industri, dan makanan impor.
Tahap berikutnya, menurut para pengamat, akan sangat ditentukan oleh lamanya krisis. Jika guncangan berlangsung singkat, perusahaan masih mungkin menyerap biaya melalui penurunan margin keuntungan. Namun bila kondisi berlanjut berminggu-minggu atau berbulan-bulan, harga cenderung menyesuaikan naik dan berisiko mengubah ekspektasi inflasi. Ketika rumah tangga dan pelaku usaha percaya bahwa harga tidak hanya naik tetapi akan tetap tinggi, perilaku ekonomi dapat berubah dan berpotensi memicu spiral inflasi upah-harga.
Meski demikian, situasi saat ini disebut memiliki perbedaan penting dibanding 2022. Inflasi di Eropa berada sekitar 1,9% dan terus menurun sejak September 2025. Persediaan energi global dinilai lebih tinggi, pasar gas alam cair lebih fleksibel, dan bank sentral mempertahankan suku bunga riil positif sehingga memiliki ruang lebih besar untuk merespons guncangan energi.
Risiko terbesar saat ini terletak pada kemungkinan guncangan harga berubah menjadi guncangan pasokan yang nyata. Jika Selat Hormuz diblokade dalam jangka panjang atau infrastruktur ekspor energi di kawasan tersebut mengalami kerusakan, dunia berpotensi menghadapi guncangan pasokan kuantitatif yang lebih parah, dengan dampak lebih dalam terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pembuat kebijakan di Eropa mulai merespons risiko tersebut. Kepala ekonom Bank Sentral Eropa (ECB), Philip Lane, memperingatkan bahwa guncangan energi yang berkepanjangan dapat memunculkan efek sekunder dan memperlambat kemajuan pengendalian inflasi. Jika gangguan berlarut, opsi kenaikan suku bunga kembali—meski tidak diinginkan—tidak dapat dikesampingkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko penurunan ekonomi.
Di saat yang sama, ekonomi Eropa sudah menunjukkan tanda perlambatan. Pertumbuhan PDB kuartal IV 2025 tercatat 1,5% secara tahunan, menjadi kuartal kedua berturut-turut dengan tren pertumbuhan yang menurun. Di Amerika Serikat, Federal Reserve juga dihadapkan pada penilaian apakah guncangan energi saat ini bersifat sementara atau berisiko mendorong inflasi kembali naik dalam jangka panjang, mengingat inflasi Januari berada di 2,4%, masih di atas target 2%.
Guncangan energi diperkirakan dapat menekan pertumbuhan ekonomi melalui tiga jalur utama. Pertama, kenaikan harga bahan bakar dan listrik bertindak seperti “pajak terselubung” yang dampaknya lebih berat bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Kedua, bisnis dengan margin tipis dapat mengurangi investasi atau menunda perekrutan karena biaya meningkat. Ketiga, risiko geopolitik dapat mendorong kenaikan imbal hasil obligasi, mempermahal biaya kredit, meningkatkan volatilitas pasar keuangan, dan melemahkan arus modal ke pasar negara berkembang.
Dalam konteks tersebut, Israel disebut berada pada posisi relatif menguntungkan. Keputusan Gubernur Bank Sentral Israel untuk menunda pemotongan suku bunga, meski ada tekanan dari opini publik dan Kementerian Keuangan, dipandang sebagai langkah yang bijaksana. Dengan meningkatnya ketidakstabilan geopolitik dan premi risiko, menjaga ruang kebijakan moneter dinilai lebih penting ketimbang pelonggaran segera. Namun Israel tetap terdampak kenaikan biaya impor bahan bakar dan pengiriman, sehingga pendekatan kebijakan yang hati-hati tetap diperlukan.
