Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) Hery Gunardi menyatakan industri perbankan Indonesia masih menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, ia menekankan perlunya strategi antisipatif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hery, yang juga Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, dalam forum CFO PERBANAS bertema Driving Acceleration with Accountability di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Acara itu turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam pemaparannya, Hery menyebut fundamental perbankan nasional masih solid. Ia memaparkan pertumbuhan kredit per Januari 2026 mencapai 9,96% secara tahunan (YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63% YoY. Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,8% (YoY).
Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) disebut masih terjaga di kisaran 2,14%. Ketahanan permodalan pun dinilai tetap kuat, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,9%.
Hery mengakui sejumlah indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun, ia menilai perbankan tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. “Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ujarnya.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan. Kondisi itu dinilai dapat menekan daya beli masyarakat serta memperlambat aktivitas ekonomi. Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi juga dapat menekan kinerja sektor usaha sehingga berpotensi meningkatkan risiko NPL. Situasi tersebut, kata dia, menuntut perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk menghadapi risiko tersebut, Hery menekankan pentingnya penguatan langkah mitigasi guna menjaga stabilitas sektor keuangan. Ia memaparkan sejumlah protokol yang perlu dipersiapkan perbankan.
Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM. Selain itu, perbankan didorong menyiapkan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta memperketat disiplin kredit dan menerapkan risk-based pricing.
Kedua, perbankan diminta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), serta menyiapkan bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, Hery menyoroti perlunya pengelolaan risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing. Langkah yang disebut antara lain menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, agar aktivitas perdagangan nasional tetap berjalan lancar.
Senada dengan Hery, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menyampaikan kondisi perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Ia menyebut industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.
“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” kata Deden.
