Sektor properti nasional dinilai masih memiliki prospek positif di tengah dinamika geopolitik global. Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pelaku industri tetap optimistis terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, meski ketidakpastian global berpotensi memberi tekanan.
Pernyataan itu disampaikan Joko usai menghadiri acara buka puasa bersama yang digelar REI di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026). Ia menyinggung konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia maupun nasional. Namun, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tantangan tersebut.
“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita tetap harus menggaungkan optimisme bahwa ekonomi Indonesia cukup kuat, termasuk sektor properti,” ujar Joko.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pemerintah pada kisaran 5,4% hingga 5,6% masih berpeluang tercapai, bergantung pada keberhasilan program-program strategis yang mendorong aktivitas ekonomi. Salah satu program yang disebut berpotensi berdampak besar bagi sektor properti sekaligus perekonomian adalah pembangunan 3 juta rumah.
Joko menyatakan program tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengatasi backlog perumahan, tetapi juga memberi efek berganda bagi berbagai sektor industri terkait. Ia menambahkan, percepatan pembangunan perumahan terutama di kawasan perkotaan perlu strategi yang menyesuaikan keterbatasan lahan. Karena itu, REI mendorong pengembangan hunian vertikal.
Menurut Joko, pembangunan apartemen atau rumah susun di kawasan perkotaan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketersediaan hunian sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ia menilai, penguatan pembangunan hunian vertikal dapat mendorong pergerakan modal, meningkatkan perputaran ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja.
Selain hunian vertikal, REI juga menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi hingga 30 tahun. Joko menilai kebijakan ini dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat karena cicilan menjadi lebih ringan.
Ia juga menyebut perpanjangan tenor berpotensi membantu menekan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada pembiayaan perumahan. Di sisi lain, ia menekankan pentingnya literasi dan edukasi keuangan agar pengelolaan keuangan rumah tangga lebih sehat. Menurutnya, ketika penghasilan meningkat, masyarakat semestinya memanfaatkannya untuk mempercepat pelunasan pokok kredit, bukan mendorong konsumsi berlebihan.
Terkait target penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada 2026, Joko menilai diperlukan langkah-langkah luar biasa agar target tercapai. Ia menyebut realisasi penyaluran FLPP pada tahun sebelumnya masih sekitar 83% dari target yang ditetapkan pemerintah.
Untuk meningkatkan realisasi, REI mendorong kebijakan yang lebih progresif, terutama penyederhanaan proses perizinan pembangunan perumahan yang selama ini dinilai masih menjadi kendala di berbagai daerah. REI juga mendorong penguatan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan pasar pembiayaan perumahan bersubsidi.
Joko menyatakan sekitar 76% penyerap kuota FLPP berasal dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mayoritas merupakan pekerja berpenghasilan tetap. Ia menilai, bila kerja sama diperluas hingga tingkat kabupaten secara masif, target penyaluran FLPP berpeluang tercapai. Menurutnya, peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki potensi besar sebagai calon penerima KPR FLPP karena latar belakang pekerjaan yang jelas dan penghasilan tetap.
Ia menambahkan, dukungan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya memiliki rumah sendiri dinilai dapat membantu mengoptimalkan potensi tersebut, sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pertumbuhan sektor properti nasional.
