Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang Israel-AS melawan Iran berpeluang berlangsung lama, lebih panjang dari perkiraan awal yang ditargetkan sekitar 4–5 pekan. Perkembangan ini menambah ketidakpastian global dan memicu kekhawatiran terhadap tekanan ekonomi dunia yang dapat berdampak ke Indonesia.
Salah satu faktor yang disorot adalah penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu rantai pasok energi global. Kondisi tersebut mendorong harga minyak dan komoditas dunia naik, yang berpotensi memperbesar beban subsidi energi di dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menghitung berbagai skenario terkait dampak konflik terhadap perekonomian, termasuk terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ia menegaskan, berdasarkan analisis pemerintah, APBN 2026 dinilai masih aman.
“Kalau analisa kami, yang ada sekarang masih cukup baik. Jadi nggak ada masalah,” kata Purbaya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Selasa malam (3/3/2026).
Menurut Purbaya, dalam pertemuan tersebut juga dibahas ketahanan anggaran apabila krisis berlangsung berkepanjangan. Ia menilai penerimaan pajak menjadi bantalan penting bagi ketahanan fiskal. Dalam dua bulan terakhir, penerimaan pajak disebut tumbuh 30 persen. “Itu angka yang signifikan sekali,” ujarnya.
Terkait harga minyak dunia, Purbaya mengatakan pemerintah telah membuat sejumlah skenario. Selama kenaikan harga tidak ekstrem, APBN dinilai masih mampu menahan tekanan.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut harga minyak telah melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok 70 dolar AS per barel. “Sekarang harga minyak sudah naik menjadi 78–80 dolar AS per barel,” ujar Bahlil di kantornya, Selasa (3/3/2026).
Bahlil mengingatkan Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Kenaikan harga minyak global, menurutnya, dapat menambah beban subsidi. Namun, produksi domestik sekitar 600 ribu barel per hari juga memberi tambahan penerimaan. “Nah, selisih ini yang sedang kami hitung,” kata Bahlil.
Peringatan turut disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Kepala Center Makro Ekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai risiko akan meningkat bila perang AS-Iran berkepanjangan dan harga minyak terus melampaui asumsi APBN.
Rizal menjelaskan, dalam APBN 2026 asumsi harga minyak berada di kisaran 70 dolar AS per barel, sementara pada awal Maret 2026 harga minyak global bergerak di kisaran 80–85 dolar AS per barel. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan APBN melalui biaya impor energi serta kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang dalam APBN 2026 dialokasikan sekitar Rp 318 triliun–Rp 381 triliun.
“Secara empiris, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel harga minyak dapat meningkatkan beban subsidi energi sekitar Rp 2,5 triliun–Rp 3 triliun, tergantung nilai tukar dan volume konsumsi domestik,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Ia menambahkan, jika harga minyak bertahan tinggi selama beberapa bulan, tekanan fiskal dapat mendorong pelebaran defisit sekaligus meningkatkan permintaan dolar AS untuk impor migas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik.
Meski demikian, Rizal menilai Indonesia masih memiliki bantalan kebijakan yang relatif memadai. Defisit APBN 2026 dirancang sekitar 2,6–2,7 persen terhadap PDB, masih di bawah batas 3 persen dalam kerangka disiplin fiskal nasional. Dari sisi moneter, cadangan devisa pada awal 2026 berada di kisaran 154 miliar dolar AS atau setara lebih dari enam bulan impor, yang dinilai cukup kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, ia mengingatkan efektivitas kebijakan bergantung pada koordinasi fiskal dan moneter.
Indef juga menilai, jika tekanan harga energi dan pangan terus meningkat, pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah melalui bantuan pangan, bantuan tunai, serta subsidi energi yang lebih terarah. Selain itu, stabilitas harga pangan dinilai perlu dijaga melalui penguatan cadangan dan perbaikan distribusi logistik, serta pengendalian biaya transportasi dan energi yang menjadi komponen utama inflasi.
Dari sisi politik dalam negeri, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tekanan ekonomi global akibat perang dan gangguan rantai pasok energi dapat merembet pada stabilitas politik jika tidak dikelola dengan tepat. Ia menilai latar belakang Presiden Prabowo dari militer dapat menjadi modal dalam menghadapi situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian, termasuk dalam membaca dampak penutupan Selat Hormuz terhadap rantai pasok energi.
Namun, Agung menekankan ujian utama berada pada kemampuan pemerintah mengelola dampaknya di dalam negeri. Kenaikan harga energi, menurutnya, berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli, dan pada titik tertentu memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
Ia juga menyinggung langkah pemerintah yang mulai mengalihkan impor minyak ke Amerika sebagai bagian dari mitigasi risiko. Agung menyarankan pemerintah menyiapkan skema insentif atau stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli dan aktivitas usaha. Untuk kelompok bawah, misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat ditambah. Bagi kelas menengah, subsidi listrik dapat diaktivasi kembali. Sementara bagi pelaku usaha, relaksasi pajak usaha dapat menjadi bantalan agar aktivitas ekonomi tidak melambat.
Menurut Agung, bila tekanan ekonomi tidak direspons cepat dan tepat, ruang ketidakpuasan publik bisa melebar. Karena itu, selain kebijakan ekonomi, strategi komunikasi politik dinilai penting. Ia menyarankan pemerintah rutin menggelar dialog lintas kelompok masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus menjelaskan situasi secara transparan, serta memastikan seluruh anggota kabinet memiliki protokol komunikasi publik guna mencegah kesalahan yang tidak perlu.
