Tingkat literasi keuangan di kalangan pelajar masih tergolong rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, literasi keuangan pada kelompok usia 15–17 tahun tercatat 51,68 persen, jauh di bawah tingkat inklusi keuangan yang telah mencapai 74 persen.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, menilai pemahaman keuangan perlu menjadi keterampilan dasar yang dipelajari sejak dini. Ia mengingatkan, rendahnya literasi keuangan membuat pelajar rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari penawaran investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga kejahatan keuangan digital.
“Pemahaman keuangan merupakan essential life skill yang penting untuk mencegah berbagai potensi masalah terkait penggunaan produk keuangan,” kata Irhamsah, Selasa (10/3).
Di Bali, jumlah pelajar disebut mencapai sekitar 902.437 orang atau sekitar 20,23 persen dari total penduduk. Dengan proporsi tersebut, edukasi keuangan bagi pelajar dinilai menjadi agenda penting untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat secara lebih luas.
Untuk menjawab tantangan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mulai mengimplementasikan Modul Ajar Literasi Keuangan bagi siswa SMA/MA di Bali. Modul ini disusun untuk menstandarkan materi literasi keuangan bagi seluruh siswa SMA/MA, dan akan diajarkan kepada siswa kelas X pada semester kedua setiap tahun pelajaran dengan total durasi 16 jam pembelajaran.
Materi pembelajaran mencakup konsep dasar pengelolaan keuangan, pemahaman produk dan layanan jasa keuangan, serta edukasi mengenai risiko kejahatan keuangan digital seperti pinjaman daring ilegal dan investasi bodong.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, literasi keuangan tidak cukup berhenti pada pemahaman teori, tetapi juga perlu didukung ekosistem yang memungkinkan pelajar mempraktikkan pengelolaan keuangan secara nyata.
“Langkah ini sangat strategis untuk membekali generasi muda Bali agar memiliki kecakapan literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.
Program literasi tersebut juga dikaitkan dengan target pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, pemerintah menargetkan indeks literasi keuangan mencapai 69,35 persen pada 2029, sementara tingkat inklusi keuangan ditargetkan 93 persen. Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, inklusi keuangan ditargetkan mencapai 98 persen pada 2045 sebagai bagian dari indikator utama pembangunan sektor keuangan nasional.
Melalui implementasi modul ajar ini, OJK berharap para guru dapat menjadi duta literasi keuangan di sekolah, sehingga pemahaman keuangan dapat ditanamkan sejak dini dan membantu membentuk generasi yang lebih cerdas serta mandiri secara finansial.
