Eskalasi konflik antara Iran dan Israel kembali memicu kekhawatiran global karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi dunia. Ketegangan disebut meningkat setelah Iran dilaporkan menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang selama ini menjadi salah satu arteri distribusi minyak dunia. Gangguan pada jalur perdagangan energi tersebut memunculkan kekhawatiran lonjakan harga minyak dan dampak berantai terhadap perekonomian internasional.
Isu ini dibahas dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk “Dampak Perang Timur Tengah bagi Hubungan Diplomatik, Ancaman Resesi Global, dan Kelangkaan Energi” yang berlangsung Kamis (5/3) di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM).
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Prof. Siti Mutiah Setyawati, menilai ketegangan yang melibatkan Iran tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang hubungan Iran dan Amerika Serikat. Ia menyebut hubungan kedua negara mengalami berbagai fase konflik sejak Revolusi Iran 1979 yang diikuti putusnya hubungan diplomatik dengan Barat. Menurutnya, dinamika politik dan ideologi di Iran turut membentuk hubungan yang terus diwarnai ketegangan, diperparah oleh narasi yang menggambarkan Iran sebagai ancaman keamanan internasional.
“Sejak Revolusi Iran tahun 1979 hubungan Iran dengan Amerika Serikat terus berada dalam ketegangan dan berbagai narasi politik kemudian membentuk persepsi global terhadap Iran,” kata Siti.
Dalam kesempatan yang sama, Siti menyoroti keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang diprakarsai Amerika Serikat. Menurutnya, forum tersebut diklaim bertujuan mendorong perdamaian di Gaza, namun ia menilai ada persoalan mendasar pada komposisi keanggotaannya karena Palestina tidak dilibatkan dalam struktur forum yang mengklaim ingin menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Ia juga mengingatkan keikutsertaan Indonesia berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah.
“Mediator dalam konflik harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam Board of Peace yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yudhistira Hendra Permana, Ph.D, mengatakan eskalasi konflik Iran–Israel dapat berdampak besar pada stabilitas ekonomi internasional. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik berpotensi memicu tekanan inflasi di berbagai negara. Menurutnya, energi masih menjadi faktor produksi penting sehingga lonjakan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi dan mendorong inflasi dari sisi biaya.
“Kenaikan harga energi akan mendorong cost-push inflation karena energi masih menjadi faktor produksi utama di banyak sektor,” kata Yudhistira.
Yudhistira menambahkan, dampak gejolak geopolitik cenderung lebih cepat terasa pada negara dengan tingkat keterbukaan ekonomi tinggi. Ia menyebut Indonesia termasuk kategori small open economy yang bergantung pada dinamika ekonomi global. Ketergantungan pada impor energi serta hubungan perdagangan dengan negara besar, menurutnya, membuat perekonomian nasional rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk potensi tekanan pada inflasi, nilai tukar rupiah, dan stabilitas perdagangan.
“Indonesia adalah small open economy country yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi global sehingga gejolak geopolitik seperti ini akan cepat memengaruhi inflasi dan nilai tukar,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Rachmawan Budiarto dari Pusat Studi Energi UGM menyoroti risiko terhadap ketahanan energi akibat penutupan Selat Hormuz. Ia menjelaskan bahwa jalur tersebut dilalui sebagian besar distribusi minyak dunia sehingga gangguan di kawasan itu dapat langsung memengaruhi pasokan energi global. Ia juga menyebut situasi keamanan yang tidak menentu berdampak pada aktivitas pelayaran energi, termasuk membuat ratusan kapal tanker menunggu.
“Ketika Selat Hormuz terganggu, ratusan kapal tanker harus menunggu dan hal ini langsung menimbulkan risiko terhadap ketersediaan energi global,” kata Rachmawan.
Menurut Rachmawan, kondisi ini menjadi pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengingat ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia rentan terhadap gangguan pasokan global. Ia menilai dalam jangka pendek, diversifikasi sumber energi dan peningkatan cadangan strategis penting untuk mengurangi risiko. Ia juga menekankan percepatan pengembangan energi alternatif guna memperkuat kemandirian energi.
“Menyerahkan pasokan energi kepada negara lain itu seperti menyerahkan leher kita kepada orang lain,” tegasnya.
