Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan capaian transformasi digital di wilayahnya berdasarkan data terbaru Bank Indonesia. Dalam indeks digitalisasi transaksi keuangan daerah tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya menempati peringkat kedua.

Menurut Fairid, posisi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ia juga menilai tren penggunaan instrumen non-tunai di kalangan masyarakat maupun instansi pemerintahan terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Fairid menjelaskan, capaian itu turut didukung oleh berbagai inovasi layanan publik yang mulai beralih ke sistem digital. “Mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi pasar, hingga transaksi di sektor UMKM kini telah banyak mengintegrasikan sistem QRIS dan perbankan digital untuk memudahkan masyarakat,” ujarnya, Rabu, 11 Maret 2026.

Ia menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya mengikuti tren, tetapi menjadi upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik, potensi kebocoran anggaran dinilai dapat diminimalkan, sekaligus mendorong efisiensi birokrasi agar pelayanan lebih cepat.

Meski mencatat hasil positif, Fairid menyatakan pemerintah kota tidak ingin cepat berpuas diri. Tantangan berikutnya adalah memperluas literasi digital hingga ke wilayah pinggiran kota agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan transaksi tanpa hambatan teknis.

Pemerintah Kota Palangka Raya juga berencana memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia serta pihak perbankan lainnya untuk mendukung penguatan digitalisasi transaksi keuangan di daerah.