Stabilitas nilai tukar rupiah dinilai menjadi salah satu fondasi penting bagi kesehatan perekonomian nasional, terutama di tengah dinamika global yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan kebijakan moneter negara-negara besar. Dalam situasi tersebut, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjadi faktor kunci untuk menjaga kepercayaan pasar dan meredam tekanan eksternal terhadap rupiah.
Koordinasi kebijakan makroekonomi antara pemerintah dan BI digambarkan berjalan melalui pembagian peran yang saling melengkapi. Pemerintah berfokus pada disiplin fiskal, pengendalian defisit anggaran, serta memastikan program pembangunan berlangsung berkelanjutan. Sementara BI menjalankan kebijakan moneter secara pruden, termasuk pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, dan penguatan sistem keuangan.
Sejumlah langkah disebut dilakukan untuk merespons perkembangan pasar keuangan global. BI aktif melakukan stabilisasi di pasar valuta asing dan menjaga likuiditas rupiah, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pelaku pasar. Di sisi lain, pemerintah berupaya menjaga fundamental ekonomi melalui penguatan sektor riil, peningkatan ekspor, serta pengendalian impor yang lebih produktif.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan bank sentral akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah dampak dari meluasnya konflik di Timur Tengah. Ia juga menyampaikan pelemahan rupiah masih sejalan dengan kondisi regional, dengan pelemahan month to date sebesar 0,51% dan dinilai relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang di kawasan.
Pemerintah juga disebut mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat ketahanan rupiah. Program hilirisasi industri, penguatan sektor manufaktur, dan pengembangan ekonomi digital disebut sebagai contoh upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, sehingga tekanan terhadap rupiah dapat lebih mudah dikelola ketika struktur ekonomi tidak bergantung pada satu sektor.
Penguatan koordinasi turut dilakukan melalui forum-forum strategis, termasuk rapat koordinasi antara kementerian terkait dan BI untuk merespons perkembangan ekonomi global. Mekanisme ini ditujukan agar kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun stabilitas sistem keuangan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perekonomian Indonesia tidak sedang menuju krisis atau resesi meski rupiah melemah hingga menyentuh Rp17.000 per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan. Ia menyatakan kondisi ekonomi justru berada dalam fase ekspansi, pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi masih berada pada jalur positif.
Stabilitas kebijakan dinilai turut memengaruhi kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dalam pemberitaan tersebut, aliran investasi disebut tetap terjaga karena pelaku pasar menilai keselarasan sikap pemerintah dan BI dapat menekan risiko ketidakpastian. Stabilitas rupiah juga disebut berdampak langsung bagi masyarakat, antara lain membantu mengendalikan inflasi, menjaga daya beli, serta memberi kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun rencana produksi dan investasi.
Ke depan, tantangan global diperkirakan masih diwarnai ketidakpastian. Namun, koordinasi yang kuat antara pemerintah dan BI dipandang menjadi modal untuk mempertahankan stabilitas ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan. Kesatuan langkah kedua institusi tersebut disebut sebagai wujud komitmen menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.
