Jakarta — Tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia dilaporkan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan ketahanan finansial dan kualitas hidup masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Ali Murtopo Simbolon, mengatakan rendahnya tingkat tabungan menjadi salah satu indikator lemahnya kesejahteraan keuangan.
Merujuk pada UOB dan BCG ASEAN Consumer Sentiment Study 2025, sekitar satu dari tiga orang Indonesia menabung lebih sedikit atau bahkan tidak menabung sama sekali. Ali menyampaikan hal itu dalam peluncuran program Aksi Klik dan Aku Bisa Sejahtera yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) secara hybrid pada Jumat, 6 Maret 2026.
Survei yang sama juga menunjukkan hanya satu dari sepuluh orang Indonesia yang menabung untuk kebutuhan pensiun. Di sisi lain, tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola keuangan tergolong tinggi. Sekitar 90 persen responden merasa mampu mengelola keuangan mereka, meski tingkat literasi keuangan disebut masih relatif rendah.
Selain isu tabungan, risiko penipuan keuangan digital turut menjadi perhatian. Data menunjukkan satu dari empat orang Indonesia pernah kehilangan uang akibat penipuan dalam transaksi real-time pada 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi guna memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keuangan masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Ali menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait pembentukan Komite Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan. Namun, sesuai arahan Presiden, kebijakan tersebut akan ditransformasikan menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
“Saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan partisipasi publik. Kami berharap segera dapat disampaikan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan Presiden,” ujar Ali.
Pemerintah berharap penguatan inklusi dan kesejahteraan keuangan dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
