Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengikuti exit meeting pemeriksaan interim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai bagian dari evaluasi laporan keuangan daerah serta penguatan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Exit meeting tersebut digelar di Ruang Kerja Bupati Bolaang Mongondow Timur, Rabu (4/3/2026). Pertemuan dihadiri Bupati Oskar Manoppo, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, serta tim pemeriksa BPK RI.
Dalam pertemuan itu, tim pemeriksa BPK RI memaparkan sejumlah hasil sementara audit yang telah dilakukan. Selain temuan awal, BPK juga menyampaikan catatan dan rekomendasi yang diminta untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah, antara lain untuk memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Bupati Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan yang menurutnya berjalan profesional. Ia menilai arahan dan rekomendasi dari tim BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan pengelolaan keuangan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas arahan, masukan, dan rekomendasi yang telah diberikan. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Oskar.
Oskar juga menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti setiap catatan dari tim BPK RI. Ia menekankan perlunya sikap kooperatif dan responsif dari perangkat daerah selama proses tindak lanjut pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. “Saya minta seluruh perangkat daerah kooperatif dan responsif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini. Komitmen kita adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Boltim,” tegasnya.
Melalui exit meeting tersebut, Pemkab Boltim berharap proses pemeriksaan dapat berjalan optimal sekaligus menjadi momentum memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
