SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut, meski akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat, pemahaman dalam mengelola dan menggunakan layanan tersebut belum sepenuhnya sejalan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan tercatat 80,51%, sementara literasi keuangan berada di angka 66,46%.
Sumarno menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Kick Off Bulan Inklusi Keuangan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Daerah serta Pengukuhan Campaign Manager dan Campaign Collaborator Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, Kamis, 11 September 2025.
Menurutnya, ketimpangan antara inklusi dan literasi berpotensi menimbulkan persoalan. Ketika akses layanan keuangan sudah terbuka luas tetapi pemahaman masyarakat masih rendah, warga bisa melakukan kesalahan dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Ia mencontohkan, sebagian masyarakat masih takut datang ke bank, berisiko terjebak utang, hingga menjadi korban penipuan investasi.
“Tantangan literasi dan inklusi ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Bagaimana mempermudah akses pendanaan, sekaligus mendorong literasi keuangan di Jawa Tengah,” ujar Sumarno.
Untuk mendorong peningkatan inklusi, Pemprov Jateng memperkenalkan berbagai layanan keuangan digital di era pembayaran nontunai. Di antaranya penggunaan e-money, e-wallet, dan QRIS yang dinilai dapat mempermudah transaksi masyarakat serta pelaku usaha, sekaligus memperluas akses layanan keuangan.
Di sisi lain, upaya peningkatan literasi juga dilakukan melalui pelibatan ratusan anak muda Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan. Pada 2024, mereka terlibat dalam kegiatan literasi dan edukasi keuangan digital kepada masyarakat di Jawa Tengah.
Program yang diinisiasi OJK Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ditujukan untuk memberikan edukasi keuangan kepada pelajar, masyarakat desa, dan kelompok lainnya.
Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo menambahkan, literasi keuangan merupakan pondasi untuk mencapai kemerdekaan finansial. Ia mengapresiasi upaya Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam memperkecil kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan.
Salah satu langkah yang disebutkan adalah menyasar pelaku usaha komoditas rajungan atau kepiting laut di Kabupaten Jepara dan Demak. Program literasi dan inklusi keuangan dilakukan melalui penunjukan campaign manager dan campaign collaborator oleh industri jasa keuangan. Keduanya bertugas merencanakan, meluncurkan, memantau, dan mengevaluasi kampanye untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Selain itu, OJK juga memiliki tiga duta literasi dari Perintis Keuangan yang berada di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai bagian dari penguatan literasi keuangan di daerah.
