SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I Tahun 2026 di Ruang Maratua, Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026). Pertemuan ini mengusung tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas”.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, sementara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengikuti secara virtual. Hadir pula Kepala Perwakilan BI Kaltim Jajang Hermawan, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Dalam laporannya, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan digitalisasi keuangan daerah menjadi salah satu pilar penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu, menurutnya, tercermin dari capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang mencapai 97 persen dan menempatkan Kaltim dalam kategori “Digital”.
Sri Wahyuni menjelaskan sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah, antara lain akselerasi transaksi non-tunai dalam belanja daerah, perluasan penggunaan QRIS di pasar dan sektor UMKM, serta dukungan pembayaran digital dalam kegiatan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Ia menegaskan sinergi antara TPID dan TP2DD diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi ekonomi daerah.
Dalam pertemuan tersebut juga diperkenalkan MANDAU KALTIM, sistem pengendalian inflasi berbasis data dan deteksi dini. Sistem ini dilengkapi dashboard terintegrasi untuk memantau indikator inflasi komoditas utama secara real time, termasuk mendeteksi potensi deviasi harga musiman. Data yang dihimpun menjadi dasar pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi secara lebih akurat dan responsif.
“Kekuatan sistem ini sangat bergantung pada disiplin input data dari seluruh kabupaten dan kota. Pengendalian inflasi harus berbasis data, bukan sekadar respons reaktif,” kata Sri Wahyuni.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kaltim Jajang Hermawan memaparkan inflasi Kalimantan Timur pada Februari 2026 secara tahunan berada di level 4,64 persen. Berdasarkan survei harga komoditas pangan di wilayah Benua Etam, ia menyebut sejumlah komoditas masih perlu menjadi perhatian karena peningkatan permintaan, gangguan produksi, hambatan distribusi, serta faktor anomali cuaca.
Melalui forum tersebut, sejumlah rekomendasi pengendalian inflasi disepakati, di antaranya penguatan peran distributor melalui forum distribusi, perluasan kerja sama antar daerah penghasil komoditas, serta replikasi budidaya komoditas pangan strategis di wilayah dengan produktivitas tinggi. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat operasi pasar, memastikan kelancaran distribusi bahan pangan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Jajang menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di Kalimantan Timur sekaligus mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem keuangan daerah.
